Ratusan siswa MAN-PK terancam putus sekolah akibat pembekuan beasiswa. Petisi dari Ciamis menggema, menuntut kejelasan sisa dana.
Fadlan Ikbalurahman, seorang perwakilan murid dari MAN 1 Darussalam Ciamis Program Keagamaan, tak pernah membayangkan harus berhadapan dengan birokrasi yang rumit di usia sekolahnya.
Pada 15 April 2026, ia memberanikan diri memulai sebuah petisi di laman Change.org. Tuntutannya sederhana namun vital: jalankan kembali beasiswa untuk MAN Program Keagamaan (MAPK) se-Indonesia.
Hingga saat ini, lebih dari 250 tanda tangan telah terkumpul. Angka ini terus bertambah seiring kekhawatiran orang tua yang kian memuncak. Bagi mereka, beasiswa ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan jembatan satu-satunya agar anak-anak mereka tetap bisa mengenyam pendidikan di pesantren.
Suara dari Ciamis: Kegelisahan Orang Tua Murid
Krisis ini memuncak saat sekolah mengadakan rapat daring dengan orang tua murid pada pertengahan April lalu. Suasana rapat penuh dengan ketidakpastian. “Mengapa beasiswa berhenti?” dan “Kemana perginya anggaran tersebut?” menjadi pertanyaan yang terus berulang tanpa jawaban memuaskan.
Bagi banyak keluarga, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, beasiswa ini membantu menutup biaya bulanan. Terhentinya aliran dana sejak awal tahun 2026 membuat motivasi belajar siswa terganggu. Mereka kini dihantui bayang-bayang putus sekolah jika solusi tak segera muncul.
Dilema Anggaran dan Ironi Pendidikan
Penyebab utama macetnya bantuan ini disinyalir karena adanya pergeseran prioritas anggaran nasional. Kabarnya, dana dialihkan untuk mendanai program prioritas lain, seperti program Makan Bergizi Gratis.
Ironisnya, di saat dana beasiswa madrasah ditarik penuh oleh Kementerian Keuangan, Indonesia sebenarnya memiliki Dana Abadi Pendidikan (LPDP) yang jumlahnya mencapai Rp180,8 triliun. Namun, dana raksasa tersebut seolah tak menyentuh kebutuhan mendesak siswa madrasah yang kini sedang kesulitan untuk sekadar makan sehari-hari.
Napas Terengah di Daerah: Guru Menalangi Biaya
Kondisi di lapangan jauh lebih memprihatinkan. Para pengelola MANPK di Yogyakarta, Solo, Jember, hingga Makassar kini harus memutar otak. Banyak guru terpaksa merogoh kocek pribadi atau mencari pinjaman demi memastikan siswa-siswa mereka tetap bisa makan.
