Persija musim depan akan terasa seperti “copy paste Timnas U-23” era Shin Tae-yong, terutama dari sisi karakter permainan cepat, pressing ketat, serta dominasi pemain muda.
Mahkamah Konstitusi memutuskan penetapan bencana nasional cukup didasarkan pada tiga dari lima indikator, dengan jumlah korban sebagai unsur wajib. Ambang angka setiap indikator belum ditentukan.
Headline
Media Rakyat | Samudrafakta
Cegah Manipulasi KK Demi Penerimaan Murid Baru
Pemkot Surabaya mengintegrasikan data SPMB 2026/2027 dengan aplikasi Cek In Warga untuk melacak dan mencegah praktik manipulasi pindah KK demi masuk sekolah.
ANRI Anugerahi Cak Kartolo Memori Kolektif Bangsa
ANRI menganugerahkan status Memori Kolektif Bangsa kepada maestro ludruk Cak Kartolo berkat konsistensinya merawat arsip sejarah dan kesenian tradisi Jawa Timur secara mandiri.
Pemkot Surabaya Genjot Aktivasi IKD Usai Capai Target Perekaman
Pemkot Surabaya sukses mencatat rekor perekaman KTP elektronik sebesar 99,68 persen dan kini menggenjot aktivasi aplikasi IKD demi wujudkan layanan publik nirkertas.
Dasco Kejar UU Ketenagakerjaan Rampung Oktober
DPR menargetkan UU Ketenagakerjaan baru rampung Oktober 2026. Dasco menyebut kunci percepatan ada pada rumusan buruh dan pengusaha sebelum masuk parlemen.
Prabowo Akui Pemerintah Gagal Menjelaskan Program Besar
Prabowo mengakui komunikasi pemerintah masih lemah saat program MBG dan koperasi desa disorot media asing karena dinilai berisiko menekan fiskal Indonesia.
Bursa Ketum PBNU: Nasaruddin Umar Teka-Teki, Prof Nuh Siap Ikut Tarung
Dinamika jelang Muktamar ke-35 NU semakin panas. Prof Muhammad Nuh dikabarkan siap bersaing memperebutkan kursi Ketum PBNU di tengah teka-teki pencalonan Nasaruddin Umar.
Bos WO Ayu Puspita Divonis 1,5 Tahun
Ayu Puspita Dinanti divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus WO bermodus promo murah yang merugikan ratusan calon pengantin hingga Rp18,4 miliar.
Vendor Terjepit Setelah Motor MBG Diusut
PT YAT menjadi sorotan setelah Kejagung menyebut vendor motor listrik MBG menerima pembayaran lebih dari Rp1 triliun meski diduga tidak memenuhi syarat.
Pemerintah Buka Celah Pengecualian Ekspor Satu Pintu Lewat BUMN
Pemerintah merilis PP Nomor 24 Tahun 2026 yang mengizinkan pengusaha mendapatkan pengecualian wajib ekspor satu pintu DSI jika lolos syarat pemenuhan pasar domestik.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.