James Earl Carter Jr., atau lebih popular dikenal sebagai Jimmy Carter, Presiden Amerika Serikat ke-39 (1977-1981), meninggal dunia pada usia 100 tahun di kediamannya di Plains, Georgia, pada 29 Desember 2024. Dikenal sebagai Presiden AS yang paling gencar mengkritik genosida Israel di Palestina.
Carter lahir pada 1 Oktober 1924 di Plains, Georgia, sebagai anak tertua dari pasangan James Earl Carter Sr. dan Bessie Lillian Gordy. Dia menjadi salah satu salah satu tokoh dunia yang paling vokal dalam mendukung hak-hak Palestina.
Sepanjang hayatnya, Carter gigih dan konsisten memperjuangkan perdamaian antara Israel dan Palestina, meskipun menghadapi kritik keras, termasuk tuduhan antisemitisme.
Carter memediasi Kesepakatan Camp David tahun 1978 yang menghasilkan perdamaian antara Mesir dan Israel. Perjanjian ini berhasil mengakhiri ancaman militer besar terhadap Israel dari Mesir, tetapi juga membuka jalan bagi pembahasan hak-hak Palestina. Dalam perundingan ini, Carter menekankan pentingnya pengakuan hak-hak sah rakyat Palestina sebagai bagian dari solusi perdamaian jangka panjang.
“Hak-hak sah Palestina harus diakui untuk menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah,” ujarnya.
Namun, visi Carter mengenai Palestina sebagai bagian dari solusi perdamaian sering kali menghadapi resistensi dari pihak pro-Israel di AS. Pernyataan seperti “hak-hak Palestina yang sah” bahkan sempat memicu boikot dari beberapa komunitas Yahudi di AS.
Pada 2002, Carter dianugerahi Nobel Perdamaian atas upayanya dalam mempromosikan resolusi damai konflik internasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di seluruh dunia. Dalam pidato penerimaannya, Carter mengatakan, “Masalah paling serius dan universal adalah jurang yang semakin besar antara orang terkaya dan termiskin di Bumi.”
Pada tahun 2006, Carter menulis dan menerbitkan buku berjudul Palestine: Peace Not Apartheid. Dalam buku ini, ia secara terang-terangan mengkritik kebijakan Israel terhadap Palestina, menggambarkannya sebagai bentuk apartheid.
Buku ini memicu kontroversi besar, dengan banyak tuduhan antisemitisme diarahkan kepadanya. “Istilah ‘apartheid’ sangat akurat. Di wilayah Palestina, mereka sepenuhnya terpisah, bahkan lebih buruk daripada di Afrika Selatan,” jelas Carter dalam sebuah wawancara.
Meskipun menghadapi kritik, Carter menegaskan bahwa buku ini ditulis untuk memperingatkan Israel agar tidak jatuh ke dalam sistem penindasan permanen terhadap rakyat Palestina. “Perdamaian hanya akan tercapai jika pemerintah Israel mematuhi hukum internasional dan mengakhiri sistem penindasan,” tulis Carter dalam bukunya.
Selanjutnya, pada November 2016, menjelang akhir masa jabatan Presiden Barack Obama, Carter mendesak pemerintah AS untuk mengakui negara Palestina secara resmi. Ia menulis, “Pengakuan AS, keanggotaan di PBB, dan resolusi Dewan Keamanan yang berbasis pada hukum internasional akan menjadi dasar diplomasi masa depan.”
Meskipun usulan ini tidak terlaksana, langkah ini menunjukkan dedikasi Carter terhadap penyelesaian konflik berdasarkan keadilan. Melalui Carter Centre yang didirikannya, Carter juga memfasilitasi dialog antara faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah.
Ia percaya bahwa solusi damai membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk yang dianggap kontroversial. Carter juga berupaya menyembuhkan perpecahan antara Hamas dan Fatah, meskipun upaya ini tidak sepenuhnya berhasil.
Carter adalah sosok pemimpin yang tidak takut untuk mengambil risiko demi menciptakan perdamaian. Dalam wawancara dan tulisannya, ia konsisten menekankan bahwa perdamaian hanya bisa tercapai jika semua pihak mematuhi hukum internasional.
Ia menulis, “Perdamaian akan tercapai hanya ketika pemerintah Israel bersedia mematuhi hukum internasional dan mengakhiri sistem penindasan serta kekerasan yang terus berlangsung.”
Warisan Carter dalam mendukung Palestina adalah cerminan dari keberanian, integritas, dan dedikasinya untuk keadilan global. Meskipun sering kali disalahpahami dan dikritik, ia tetap menjadi simbol perjuangan untuk perdamaian yang adil di Timur Tengah.
Di masa kepemimpinannya, muncul banyak kritik terkait masalah ekonomi dan krisis internasional yang berkontribusi pada kekalahannya dalam pemilu 1980 melawan Ronald Reagan.***
