Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyebut penyidik lembaga antirasuah masih membidik sejumlah bupati dan wali kota terkait dugaan jual beli jabatan serta perizinan.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman menyatakan tiga kepala daerah di Jawa Tengah masih masuk dalam radar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga target ini menjabat sebagai bupati dan wali kota aktif.
“Kami perkirakan ini masih ada lanjutannya. Di Jawa Tengah masih ada tiga bupati yang akan kena OTT seperti sebelumnya,” kata Bonyamin di Semarang, Jumat, 28 Agustus 2026.
Bonyamin enggan merinci identitas maupun daerah asal ketiga sosok tersebut. Saat dimintai konfirmasi lebih lanjut oleh awak media mengenai nama mereka, ia hanya merespons dengan senyuman.
Tiga Modus Korupsi
Ihwal kerentanan ini, MAKI menilai maraknya rasuah didorong oleh tingginya setoran ke partai politik dan mahalnya biaya pemilihan. Gaya hidup pamer turut memicu penyalahgunaan wewenang di tingkat pimpinan daerah.
Berdasarkan kajian lembaganya, pola korupsi terbagi menjadi tiga modus utama. Praktik tersebut meliputi jual beli jabatan, pemanfaatan pengaruh untuk perdagangan, serta manipulasi izin proyek.
“Kalau KPK mau rajin penindakan, pasti ada lima atau sepuluh kepala daerah kena OTT tahun ini. Di Jawa Tengah ini hanya ada satu bupati yang menolak serakah,” ujar Bonyamin.
Kritik Penindakan Tebang Pilih
Selain itu, Bonyamin menyoroti arah penindakan lembaga antirasuah yang cenderung menyasar pejabat di luar lingkaran kekuasaan pemerintah saat ini. Langkah penyidik diibaratkan seperti menjaring ikan kecil.
Menurutnya, penyidik lebih fokus menindak kasus dengan nilai kerugian negara yang minim. Sementara itu, perkara besar dengan potensi kerugian hingga triliunan rupiah dinilai masih belum tersentuh.
“Yang saya sering kritik ini kan KPK beraninya menindak bupati wali kota yang ada di luar lingkaran kekuasaan. Dengan nominal korupsi yang receh-receh,” tuturnya.
Rekor Penangkapan 2026
Sebelumnya, sepanjang 2026, KPK tercatat menangkap 11 kepala daerah melalui operasi tangkap tangan di berbagai wilayah. Jawa Tengah menduduki posisi tertinggi dengan lima bupati terjerat kasus rasuah.
Kelima pejabat asal Jawa Tengah tersebut adalah Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman. Kasus serupa juga menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani serta Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Enam penangkapan lainnya menyasar kepala daerah di Madiun, Rejang Lebong, Tulungagung, Muara Enim, Kuantan Singingi, dan Langkat. Mayoritas tersangka terjerat kasus suap pengadaan proyek, pemerasan, dan gratifikasi.
“Kaya OTT Unsoed kemarin kerugian negara di bawah satu miliar. OTT Sukoharjo kan juga nominalnya kecil. Sementara kasus-kasus lain belum ada penindakan,” ucap Bonyamin.***
