Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa krisis menit terakhir dengan antara Israel dengan Hamas menghambat persetujuan kesepakatan gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu.
Kesepakatan gencatan senjata tersebut diharapkan menghentikan konflik di Jalur Gaza serta membebaskan puluhan sandera yang ditawan sejak Oktober 2023.
Sementara itu, serangan udara Israel kembali menewaskan puluhan warga Palestina di wilayah yang dilanda perang.
Kantor Netanyahu, seperti dilaporkan Arab News pada Kamis, 16 Januari 2025, menyebut jika kabinet tidak akan mengesahkan perjanjian hingga Hamas mundur dari sikapnya. Israel menuduh kelompok itu melanggar poin-poin kesepakatan untuk memperoleh konsesi lebih jauh.
“Hamas ingkar janji atas pemahaman sebelumnya,” demikian pernyataan resmi pemerintah Israel.
Di sisi lain, pejabat senior Hamas, Izzat Al-Rashq, menegaskan bahwa pihaknya tetap mematuhi perjanjian yang diumumkan mediator internasional.
Presiden AS Joe Biden dan mediator utama dari Qatar telah mengumumkan kesepakatan genjatan senjata tersebut pada Rabu, 15 Januari 2025. Tujuannya adalah membebaskan sandera dan mengakhiri perang 15 bulan yang telah memperparah instabilitas Timur Tengah serta memicu protes global.
Sandera dan Penarikan Pasukan
Serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik sekitar 250 lainnya. Sejak saat itu, hingga saat ini, masih ada sekitar 100 sandera di Gaza. Militer Israel memperkirakan sepertiga hingga setengah dari para sandera telah tewas.
Dalam perjanjian gencatan senjata, Hamas akan membebaskan 33 sandera secara bertahap dalam enam minggu ke depan. Sebagai imbalannya, ratusan warga Palestina yang dipenjara di Israel akan dibebaskan.
Selain itu, pasukan Israel akan mundur dari beberapa wilayah, memberi kesempatan bagi ribuan warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka. Bantuan kemanusiaan akan meningkat seiring pelaksanaan kesepakatan ini.
Namun, Hamas menegaskan tidak akan membebaskan seluruh sandera kecuali ada gencatan senjata permanen dan penarikan penuh Israel. Sementara Israel tetap berkomitmen untuk menghancurkan kekuatan Hamas dan mempertahankan kontrol keamanan di Gaza.
Sejak awal perang, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 46.000 orang tewas, mayoritas wanita dan anak-anak. Israel mengklaim telah membunuh lebih dari 17.000 militan tanpa memberikan bukti terperinci.
Serangan udara intensif Israel memicu kecaman internasional, termasuk dari Amerika Serikat, karena tingginya korban sipil.
Di tengah tekanan dunia, Mahkamah Internasional menyelidiki dugaan genosida Israel, yang diajukan oleh Afrika Selatan. Pengadilan Kriminal Internasional juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas dugaan kejahatan perang.
Namun, Israel dan Amerika Serikat menolak legitimasi kedua pengadilan tersebut.
Jalan Panjang Rekonsiliasi
Dengan situasi di Gaza yang terus memburuk, prospek damai tampak suram.
Hamas, meski telah kehilangan banyak pemimpin, termasuk Yahya Sinwar, terus mengonsolidasikan kekuatan di wilayah yang terdampak. Jika kesepakatan gencatan senjata gagal, konflik berkepanjangan dengan potensi pemberontakan baru sulit dihindari.
Perdana Menteri Netanyahu kini berada dalam posisi sulit. Ia harus menghadapi tekanan domestik yang menuntut pembebasan sandera sekaligus mempertahankan dukungan dari mitra koalisi sayap kanan yang menolak konsesi besar terhadap Hamas.
Di balik harapan akan perdamaian, tantangan diplomatik dan kemanusiaan masih menanti solusi.***
