Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa krisis menit terakhir dengan antara Israel dengan Hamas menghambat persetujuan kesepakatan gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu.
Kesepakatan gencatan senjata tersebut diharapkan menghentikan konflik di Jalur Gaza serta membebaskan puluhan sandera yang ditawan sejak Oktober 2023.
Sementara itu, serangan udara Israel kembali menewaskan puluhan warga Palestina di wilayah yang dilanda perang.
Kantor Netanyahu, seperti dilaporkan Arab News pada Kamis, 16 Januari 2025, menyebut jika kabinet tidak akan mengesahkan perjanjian hingga Hamas mundur dari sikapnya. Israel menuduh kelompok itu melanggar poin-poin kesepakatan untuk memperoleh konsesi lebih jauh.
“Hamas ingkar janji atas pemahaman sebelumnya,” demikian pernyataan resmi pemerintah Israel.
Di sisi lain, pejabat senior Hamas, Izzat Al-Rashq, menegaskan bahwa pihaknya tetap mematuhi perjanjian yang diumumkan mediator internasional.
Presiden AS Joe Biden dan mediator utama dari Qatar telah mengumumkan kesepakatan genjatan senjata tersebut pada Rabu, 15 Januari 2025. Tujuannya adalah membebaskan sandera dan mengakhiri perang 15 bulan yang telah memperparah instabilitas Timur Tengah serta memicu protes global.
Sandera dan Penarikan Pasukan
Serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik sekitar 250 lainnya. Sejak saat itu, hingga saat ini, masih ada sekitar 100 sandera di Gaza. Militer Israel memperkirakan sepertiga hingga setengah dari para sandera telah tewas.
Dalam perjanjian gencatan senjata, Hamas akan membebaskan 33 sandera secara bertahap dalam enam minggu ke depan. Sebagai imbalannya, ratusan warga Palestina yang dipenjara di Israel akan dibebaskan.
Selain itu, pasukan Israel akan mundur dari beberapa wilayah, memberi kesempatan bagi ribuan warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka. Bantuan kemanusiaan akan meningkat seiring pelaksanaan kesepakatan ini.
