Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan insentif untuk program konversi motor bensin menjadi motor listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik. Hal ini disampaikannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3/2026).
“Sudah barang tentu negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika dikonversi dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam ‘sweetener‘-nya,” ucap Bahlil.
Namun demikian, ia belum menentukan besaran target konversi maupun nilai subsidi yang akan digelontorkan. Target dan jumlah insentif masih akan dibahas dalam rapat Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi yang baru dibentuk.
“Satgas kan baru dibentuk, saya rapat satgas dulu baru nanti saya akan laporkan,” jelas Bahlil.
Target Ambisius Konversi Motor Listrik
Pemerintah menargetkan percepatan konversi motor konvensional menjadi motor listrik secara bertahap. Dari total sekitar 120 juta unit sepeda motor di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menargetkan program ini dapat berjalan maksimal dalam waktu tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan bisa lebih cepat.
Menteri Bahlil sebelumnya menyebutkan bahwa target konversi dapat ditingkatkan menjadi sekitar 4 juta hingga 6 juta unit per tahun seiring dengan tersedianya teknologi yang lebih murah.
“Sebelumnya memang ada konversi, setiap tahun ada sekitar 200 ribu motor yang dikonversi dari motor bensin ke motor listrik. Tapi sekarang sudah mulai ada teknologinya yang lebih murah. Jadi mungkin sekitar 4, 5 sampai 6 juta,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026).
Skema Insentif dan Teknologi Konversi
Pemerintah menyiapkan skema dukungan untuk mendorong konversi motor bensin ke listrik. Menurut Bahlil, teknologi konversi saat ini sudah lebih murah dibanding sebelumnya, diperkirakan sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta per unit.
Sebagai informasi, pada program konversi tahun 2023, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7 juta per unit dengan target 50 ribu motor, meskipun realisasinya tidak mencapai target.
“Semacam begitu (subsidi) tapi nanti kita cari formulasinya yang baik. Satgas kan baru dibentuk, diumumkan hari ini,” ujar Bahlil.
Satgas Percepatan Transisi Energi
Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Satgas ini bertugas mempercepat implementasi program transisi energi, termasuk konversi kendaraan bermotor konvensional menjadi kendaraan listrik.
Selain konversi motor, satgas juga bertugas mengakselerasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga kapasitas 100 gigawatt . Bahlil menjelaskan, percepatan transisi energi ini juga bertujuan mengurangi beban subsidi energi pemerintah.
“Karena dengan kita mengonversi dari PLTD, diesel, ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” jelas Bahlil.
Relevansi di Tengah Gejolak Global
Percepatan transisi energi ini semakin relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah yang berpotensi memicu volatilitas harga bahan bakar fosil global dan mengancam ketahanan energi Indonesia.
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya menilai insentif yang jelas dan konsisten menjadi kunci bagi pembiayaan dan investasi energi terbarukan.
“Insentif sebagai bagian dari kebijakan yang kredibel merupakan kunci bagi pembiayaan dan investasi energi terbarukan. Hal tersebut diperlukan di tengah ruang fiskal yang sangat sempit,” ujarnya.***
