Memetakan Potensi Masalah Program Makan Gratis: Dari Korupsi hingga Sampah Makanan

Mengutip CNBC Indonesia Research, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jika jumlah murid Indonesia, dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), mencapai 57.986.468 jiwa. Mereka tersebar di berbagai sekolah yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Persentase terbesar ada di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau selevelnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) yakni 28,3 juta.

Dengan mempertimbangkan jumlah murid (57,98 juta) dan jumlah hari sekolah (255 hari), maka anggaran untuk makan siang diperkirakan mencapai Rp221,80 triliun. Sementara itu, anggaran untuk membeli susu sekitar Rp44,36 triliun. Jika ditotal, anggarannya mencapai Rp266,16 triliun setahun. 

Budget tersebut belum menghitung program untuk makanan gratis balita dan bantuan untuk ibu hamil. 

Bacaan Lainnya

Data BPS menunjukkan jumlah balita di Indonesia mencapai 22.094.425 jiwa. Bila satu anak mendapatkan bantuan makan senilai Rp10.000 per tahun, maka anggaran yang dibutuhkan makan gratis setahun mencapai Rp80,65 triliun. 

Jika ditotal dengan program makan gratis untuk seluruh pelajar maka angkanya membengkak menjadi Rp346,81 triliun. Angkanya bisa membengkak lagi jika ditambah program untuk ibu hamil dan menyusui.

Logistik dan Distribusi

Logistik dan distribusi sepertinya juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Pasalnya, Indonesia ini bukan hanya luas, tapi kondisi prasarananya sangat beragam. Maka dari itu, perlu dipertimbangkan bagaimana caranya memastikan bantuan ini sampai ke tangan yang berhak dengan kualitas makanan persis seperti yang telah ditentukan.

Bantuan makan siang gratis ini, tentu saja, akan didistribusikan secara harian, kecuali jika disediakan dalam bentuk makanan beku (frozen food). Jika frozen, maka harus tersedia kulkas penyimpan di tiap sekolah, plus dapur untuk menghangatkan.

Pos terkait