Hal lain yang perlu dicatat adalah, sejak proklamasi kemerdekaan dideklarasikan, Indonesia belum punya tentara. Baru dua bulan kemudian, 5 Oktober dibentuk TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Tanggal 10 diumumkanlah jumlah TKR di Jawa. Ada 10 divisi, anggotanya per divisi ada 10.000 prajurit dengan dibagi atas 3 resimen dan 15 batalyon.
Ke-10 divisi di atas dipimpin oleh kiai dan ketua Shumuka-cho daerah yang merangkap komandan Hizbullah dan ketua cabang NU. Di antaranya adalah Kolonel KH. Sam’un, pengasuh pesantren di Banten. Kolonel KH. Arwiji Kartawinata di Tasikmalaya, dan lain sebagainya. Arsip ini ada di TNI sekarang.
Keempat, sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, kenapa nyaris setahun tidak ada negara lain yang mengakui? Itu karena mereka menganggap bahwa Indonesia adalah negara boneka dan kemerdekaannya dinilai pemberian dari Nippon Jepang. Hal ini bisa dijelaskan, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta menyambangi Jepang untuk bertemu dengan Kaisar. Kemudian, rapat besar di Lapangan Ikada juga dijaga ketat oleh tentara Jepang. Belum lagi naskah teks Proklamasi yang diketik oleh orang berkebangsaan Jepang, Laksamana Maeda.
Selain itu, sudah menjadi fakta sejarah, selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk badan persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau 独立準備調査会 (Dokuritsu Junbi Chōsa-kai) dalam bahasa Jepang. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI atau 独立準備委員会 (Dokuritsu Junbi Iinkai) yang bertugas menyiapkan kemerdekaan.
Juga fakta sejarah, pengakuan paling awal justru datang dari Mesir, Palestina, dan India. Itu tidak lain karena Mufti Mesir, Syekh Sulaiman, adalah guru Mbah Hasyim. Mufti Palestina, Syekh Amin, adalah murid Mbah Hasyim, dan Mufti India, Syekh Sa’dullah, juga murid Mbah Hasyim di Hijaz.
Kelima, ketika hasil politik etis menjadikan para elite pribumi memimpikan berdirinya negara Indonesia, Mbah Hasyim Asy’ari dan kiai NU pada Muktamar NU Banjarmasin 1936 telah membulatkan tekad untuk meniru Negara Madinah dengan memperjuangkan lahirnya Republik Indonesia sebagai Darussalam (negara kesejahteraan) di bawah bendera NKRI, bukan Darul Islam (negara Islam). Ini adalah sebuah gagasan progresif ketika belum banyak orang berpikir tentang konsep dasar negara Indonesia.
1 Komentar
Komentar ditutup.