Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pasang badan membela Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang mendapat gelombang teror usai melontarkan kritik pedas terhadap program pemerintah.
Lewat kanal YouTube resminya, Selasa (24/2/2026), Mahfud MD secara terbuka menyatakan rasa bangganya atas keberanian Tiyo. Baginya, kritik Tiyo yang memplesetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi “Maling Berkedok Gizi” bukanlah serangan tanpa dasar, melainkan suara kemanusiaan yang lahir dari fakta empiris di lapangan.
Mahfud menyayangkan sikap pengecut para pelaku teror yang bahkan menyasar ibu kandung Tiyo untuk membungkam aspirasi mahasiswa tersebut.
Ia juga menyentil kinerja aparat penegak hukum yang terkesan lambat dalam mengusut kasus ini. Mahfud meyakini bahwa dengan teknologi digital yang dimiliki saat ini, melacak pelaku teror bukanlah perkara sulit bagi kepolisian yang profesional. “Jangan diam saja atau sekadar bilang tidak tahu. Tugas negara itu melindungi bangsa, bukan membiarkan pelaku lempar batu sembunyi tangan,” tegasnya.
Meluruskan Logika HAM dan Kritik Kebijakan
Menariknya, Mahfud juga memberikan balasan menohok atas pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang sempat menyebut penentang program pemerintah melanggar HAM. Mahfud meluruskan bahwa hak asasi manusia mencakup aspek Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).
Menurutnya, justru pengelolaan negara yang tidak profesional, korup, dan boroslah yang merupakan bentuk pelanggaran HAM berat karena merampas hak ekonomi rakyat.
Bagi Mahfud, pemerintah seharusnya mengajak dialog anak muda yang kritis seperti Tiyo, bukan malah memusuhinya. Ia mengingatkan bahwa meski kebijakan adalah hak pemenang pemilu, pengawasan dan kritik tetap menjadi hak mutlak rakyat yang dilindungi oleh konstitusi.
Peringatan Keras untuk Para Elite
Menutup pernyataannya, Mahfud melontarkan peringatan serius bagi para pemegang kekuasaan yang mulai alergi terhadap kritik. Ia menyoroti kondisi demokrasi yang kian mengkhawatirkan, di mana media, aktivis, hingga pelaku usaha mulai merasa tertekan oleh “kesewenang-wenangan terselubung”.
Mahfud memperingatkan bahwa jika penguasa terus mengabaikan peringatan rakyat dan menggunakan kekuatan gelap untuk membungkam suara kritis, maka alam dan sejarah yang akan mengambil alih untuk melakukan perubahan. Ia mengajak semua pihak untuk tetap mencintai Indonesia dengan cara memperbaiki tata kelola negara sesuai mandat konstitusi.***
