Padahal koperasi yang sehat tidak lahir dari target semata. Ia membutuhkan waktu, konsolidasi anggota, pemetaan kebutuhan usaha, dan rasa memiliki dari warga. Jika semua didorong terlalu cepat, negara mungkin berhasil membangun struktur, tetapi gagal membangun kepercayaan.
Dalam banyak kebijakan publik, masalah sering muncul bukan karena niatnya buruk, melainkan karena desainnya terlalu tergesa. Koperasi Merah Putih berisiko masuk ke jebakan itu: ambisi besar di level pusat, tetapi belum cukup matang saat menyentuh kenyataan desa yang kompleks.
Yang Dibutuhkan: Koreksi, Bukan Kosmetik
Kritik terhadap kebijakan ini tidak boleh dibaca sebagai penolakan atas lapangan kerja. Anak-anak muda desa tetap layak mendapat ruang untuk berkiprah. Tetapi peluang kerja tidak bisa dijadikan tirai untuk menutupi lemahnya rancangan kelembagaan program.
Jika pemerintah sungguh ingin membangun ekonomi desa lewat koperasi, maka yang harus diperkuat lebih dulu adalah kepercayaan publik, kemandirian desa, dan kejelasan peran lembaga. Rekrutmen boleh berjalan, tetapi evaluasi desain tidak boleh dianggap selesai.
Sebab ukuran keberhasilan koperasi bukan pada banyaknya manajer yang direkrut, melainkan pada seberapa kuat warga merasa memiliki lembaga itu. Tanpa rasa memiliki, lowongan besar hari ini bisa saja hanya menjadi pintu masuk bagi masalah yang lebih besar di kemudian hari.***
