KPK memperpanjang cegah luar negeri Yaqut dan Alex hingga 12 Agustus 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama 2023–2024, Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Sementara itu, masa cegah terhadap pemilik Maktour, Fuad Hasan Mahsyur, yang berstatus saksi, tidak diperpanjang.
“Benar KPK memperpanjang masa cegah ke luar negeri untuk kedua tersangka dalam perkara kuota haji YCQ dan IAA,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).
Budi menyebut perpanjangan itu berlaku hingga 12 Agustus 2026. Langkah tersebut diambil karena proses penyidikan masih berjalan.
“Perpanjangan cekal atau cegah luar negeri kepada pihak-pihak dimaksud tentu berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka sejak Kamis (8/1/2026).
Keduanya dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Audit Kerugian Negara Masih Berjalan
Budi mengatakan, jumlah kerugian negara hingga kini masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Karena memang penyidikan perkara kuota haji ini masih terus bergulir, termasuk penghitungan kerugian keuangan negara yang juga masih dilakukan oleh auditor BPK,” ujar Budi.
Dalam perkara ini, penyidik menduga ada pemberian sejumlah uang dari pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan asosiasi haji kepada pejabat Kementerian Agama.
Pemberian itu diduga berkaitan dengan pembagian tambahan kuota haji khusus yang disebut tidak sesuai aturan.
Tambahan Kuota 20 Ribu
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan perkara ini berawal dari tambahan 20 ribu kuota haji yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia pada akhir 2023.
Tambahan kuota itu diberikan setelah Presiden bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, menyusul panjangnya antrean haji reguler.
“Diberikanlah tambahan kuota. Yang biasanya 221.000, kemudian ditambah lah 20.000 kuota ini. Nah kuota ini diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu kepada negara,” kata Asep kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).
Asep menegaskan kuota tambahan tersebut diberikan kepada negara, bukan kepada individu atau pejabat tertentu.
“Bahwa kuota itu yang 20.000 itu diberikan oleh Pemerintah Saudi Arabia kepada Negara Republik Indonesia. Bukan diberikan kepada perorangan, bukan diberikan kepada Menteri Agama,” ujarnya.
Tujuan penambahan kuota itu untuk mengurangi masa tunggu jemaah haji reguler yang telah mengantre puluhan tahun.
Namun dalam pelaksanaannya, pembagian kuota disebut tidak sesuai ketentuan. Undang-undang mengatur komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Dari 20 ribu kuota tambahan, seharusnya 18.400 dialokasikan untuk reguler dan 1.600 untuk khusus. Fakta di lapangan berbeda.
“Oleh Menteri Agama pada saat itu, Saudara YCQ ini, kemudian dibagi lah menjadi 50 persen – 50 persen. 10.000-10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada,” ujar Asep.
Skema pembagian 10.000-10.000 itu menjadi titik awal perkara pidana yang kini ditangani KPK.
KPK juga menemukan dugaan aliran uang kembali atau kickback setelah lonjakan kuota haji khusus tersebut.
“Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini menemukan adanya aliran uang kembali, kickback dan lain-lain di sana,” kata Asep.
Perkara ini masih terus dikembangkan. ***
