“Inklusivitas terpadu ini bertujuan memastikan pengalaman setara bagi semua pengguna, termasuk disabilitas, dan memperluas jangkauan warga rentan,” ujarnya.
Penilaian KIP dilakukan melalui SAQ, Visitasi, dan Wawancara sesuai Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022. Surabaya meraih nilai sempurna 100 pada tahap SAQ dan Visitasi, melonjak dari indeks 93,49 pada 2024.
Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Edi Purwanto, menegaskan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan. “Hal ini penting untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai proses, mulai dari pembangunan, perencanaan, hingga pertanggungjawaban,” ujarnya. ***
