Komnas HAM juga meminta pemerintah menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan MBG tanpa intimidasi maupun ancaman proses hukum.
“Penekanan kami adalah evaluasi menyeluruh terhadap program MBG,” tegas Pramono.***
Komnas HAM Sebut Petugas SPPG Pekerja, Bukan Relawan
