Tekanan terus bertambah terhadap Morales sepanjang hari, seiring mulai mundurnya sejumlah sekutu politiknya. Beberapa di antara mereka khawatir akan keselamatan keluarga masing-masing.
Ketika tekanan oposisi dan publik kian meningkat, Morales menawarkan pemungutan suara ulang. Namun, tawaran itu membuat tekanan dari kalangan militer dan polisi kepadanya kian meningkat.
Situasi makin runcing ketika kepala angkatan bersenjata Bolivia, Jenderal Williams Kaliman, “menyarankan” agar Morales mengundurkan diri, demi stabilitas negara. Morales awalnya menolak . Namun, akhirnya dia mengumumkan pengunduran diri pada tanggal 10 November 2019, dan menyebut pengunduran diri tersebut sebagai konsekuensi dari “kudeta” yang terjadi di negara itu.
Pengunduran diri Morales menyebabkan kekosongan kekuasaan di Bolivia. Sampai akhirnya pemimpin oposisi, Jeanine Añez, mengambil-alih pemerintahan dan menyatakan bahwa dirinya adalah presiden Bolivia sementara.
Langkah-langkah Añez pun tak lepas dari kontroversi. Banyak pihak yang menuduhnya melakukan kudeta terhadap pemerintahan Morales.
Bolivia pun harus menerima dampak dari krisis politik ini. Ketegangan terus berlangsung antara pendukung Morales dan oposisi. Publik meminta pemilu ulang. Anez menyanggupi, dan pemilu ulang digelar. Namun demikian, negara kadung terpecah belah. Jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas politik di Bolivia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks.
Krisis politik di Bolivia dan pengunduran diri Evo Morales pun menjadi peristiwa penting dalam sejarah politik negara itu—juga dunia. Peristiwa ini menyoroti pentingnya pemilu yang adil dan transparan untuk menjaga stabilitas politik dan demokrasi sebuah negara.◼︎
