Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai media harus objektif dan berhati-hati dalam isu keagamaan. Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyebut tayangan Xpose Trans7 telah melukai integritas bangsa.
Sejumlah kalangan mendesak Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertindak tegas terhadap tayangan Xpose Uncensored Trans7 yang dinilai mendiskreditkan kiai dan tradisi pesantren.
Dewan Pers: Media Harus Objektif dan Berimbang
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengingatkan media agar menjaga objektivitas dan berhati-hati dalam pemberitaan, terutama yang menyangkut isu keagamaan.
“Kita harus fair. Media mesti berhati-hati agar tidak mengundang protes yang dianggap melanggar batasan SARA,” ujarnya, Selasa (14/10).
Ia menilai, media memiliki peran penting dalam membangun keadaban publik, bukan memicu kegaduhan. “Kita juga tidak boleh menutup mata jika terjadi penyimpangan perilaku di lingkungan pesantren,” imbuh Rektor UIN Jakarta periode 2006–2015 itu.
Komaruddin menegaskan, Dewan Pers siap memediasi bila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau tayangan televisi. “Tapi kalau antara Trans7 dan pesantren bisa menyelesaikan dengan damai, kami ikut gembira. Isu agama itu sensitif, pers mesti berhati-hati,” tambahnya.
KPI: Tayangan Lukai Integritas Nasional
Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyatakan tayangan Xpose Uncensored Trans7 yang menyorot kehidupan pesantren telah melukai banyak pihak dan mencederai nilai-nilai kebangsaan.
“Program itu mencederai nilai luhur penyiaran yang seharusnya berfungsi memperkuat integrasi nasional,” ujarnya, Selasa (14/10).
Menurutnya, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan penjaga moral dan sejarah perjuangan bangsa. “Di pesantren ada adab, asih, dan ilmu. Mereka bukan objek olok-olok, tapi penjaga warisan moral bangsa,” tegasnya.
Ubaidillah mengingatkan, lembaga penyiaran harus menempatkan diri sebagai perekat sosial. “Media tidak boleh mengorbankan kehormatan lembaga keagamaan demi sensasi atau rating. Ini soal nilai dan integritas kebangsaan,” katanya.
PWNU Jatim Siap Lapor ke Polisi
Di Surabaya, PWNU Jawa Timur mendesak Dewan Pers dan KPI meninjau kepatuhan jurnalistik Trans7 dan menjatuhkan sanksi berat, termasuk pencabutan izin siar bila terbukti melanggar.
