JAKARTA — Isu alokasi tambahan kuota haji 2024 mengemuka seiring dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji oleh DPR. Pansus mempertanyakan alasan di balik pembagian kuota tambahan 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Menurut Kementerian Agama (Kemenag), pembagian tambahan tersebut sudah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Sebagaimana diketahui, tahun ini Indonesia memperoleh kuota haji sebesar 221.000, terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Pembagian ini sesuai dengan Pasal 64 UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menetapkan kuota haji khusus sebesar 8 persen dari total jumlah kuota.
Jumlah 221.000 tersebut merupakan akumulasi total setelah Presiden Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Arab Saudi pada Oktober 2023, mendapatkan tambahan kuota spesial sebesar 20.000 jemaah. Ini kali pertama Indonesia menerima tambahan kuota sebesar itu.
Pasal 9 UU No 8/2019 mengatur bahwa alokasi kuota tambahan ditentukan oleh Menteri Agama. Tambahan kuota tersebut pun dibagi menjadi 10.000 untuk jamaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus.
“Kita dapat kuota haji pada 30 Juni 2023 sebanyak 221.000 jemaah. Awalnya, saat pembahasan dengan Panitia Kerja DPR, jumlahnya tetap 221.000. Namun, di tengah perjalanan, ada informasi dari hasil kunjungan Presiden bahwa Indonesia mendapat tambahan kuota spesial sebesar 20.000,” jelas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif, sebagaimana dilansir laman Kemenag, Senin (15/7/2024).
Hilman menambahkan, sebelum ada tambahan kuota, pihaknya telah berdiskusi dengan Arab Saudi terkait kepadatan di Mina. Simulasi dari 221.000 kuota yang menggunakan skema tanazul ke hotel, menurut Hilman, sempat didiskusikan untuk mengurangi kepadatan di Mina.
Tanazul berarti jamaah yang memisahkan diri dari rombongan tidak menginap di tenda Mina, tetapi kembali ke hotel di Mekkah, terutama yang dekat dengan jamarat.
