Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, tindakan Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai tindakan kampungan.
__________
“Kita harus kompak. Ini keadaan dunia begini. Ribut-ribut ini kampungan,” kata Luhut–yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI–di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.
Kata Luhut, para purnawirawan itu harusnya kompak mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Kita harus fokus mendukung pemerintahan,” kata Luhut.
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengimbau purnawirawan TNI menggunakan wadah resmi dalam menyampaikan aspirasi, tidak hanya mengatasnamakan purnawirawan TNI.
Wadah resmi itu seperti Pepabri, PPAD, PPAL, dan PPAU. Menurut Dudung, jika purnawirawan memilih membuat forum tersendiri, sebaiknya tidak mengeklaim sikap mereka itu mewakili purnawirawan TNI.
“Kalau misalnya ada aspirasi, ya harusnya disampaikan ke wadahnya. Wadahnya ada Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU. Nyatanya, Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU juga tidak menyampaikan (sikap) seperti itu (memakzulkan Wapres Gibran) kepada Presiden,” kata Dudung, menjawab pertanyaan wartawan terkait sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025 malam.
Sebagai informasi, Pepabri ialah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri. Sementara PPAD kependekan dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat; PPAL ialah Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut; dan PPAU merujuk kepada Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara.
Dudung mengaku khawatir, jika purnawirawan tidak menggunakan wadah resmi, maka mereka dapat menyampaikan sikap pribadi, tetapi mengatasnamakan kelompok purnawirawan TNI.
“Jangan kemudian nanti kepentingan-kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal, tidak semua purnawirawan seperti itu,” sambung Dudung.***
