Forum Purnawirawan TNI mengancam akan menduduki MPR jika usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak kunjung diproses. Sementara Ketua DPR Puan Maharani menegaskan surat itu belum sampai di mejanya.
___________
Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya angkat bicara soal usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI. Dia memastikan lembaganya akan memproses surat tersebut “dengan sebaik-baiknya”.
Namun, Puan mengaku belum menerima dokumen tersebut secara resmi.
“Kami akan cek kembali. Tentu saja kami nantinya akan proses dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 3 Juli 2025.
Surat itu sendiri telah dikirimkan sejak 4 Juni 2025, saat DPR sedang masa reses. Forum Purnawirawan TNI, yang terdiri dari empat jenderal purnawirawan, menyatakan kekhawatiran serius atas keberlanjutan kepemimpinan Gibran. Mereka menilai, keberadaan Gibran di posisi wakil presiden “mengancam masa depan negara”.
Surat yang ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto itu menyasar langsung pada legitimasi politik Gibran—yang sejak awal menuai kontroversi soal batas usia capres-cawapres.
Puan sendiri mengakui belum berkoordinasi dengan pimpinan MPR maupun DPD terkait masuknya surat tersebut. Namun, pernyataan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, justru mengonfirmasi bahwa surat itu sudah diterima dan telah diteruskan kepada pimpinan DPR.
“Surat sudah kami terima dan sudah kami teruskan ke pimpinan,” kata Indra, Selasa, 3 Juni 2025.
Ketidakjelasan ini makin menyulut ketegangan. Dalam konferensi pers di Hotel Arion Suites, Kemang, Jakarta, Rabu, 2 Juli, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menyatakan Forum Purnawirawan TNI siap mengambil “langkah paksa” jika parlemen tetap diam.
“Kami sudah lakukan pendekatan yang sopan. Tapi, kalau tetap diabaikan, tidak ada pilihan lain selain mengambil tindakan langsung. Kami akan duduki MPR,” ujar Slamet tegas.***
