Tapi begitu arsitektur kebijakannya dibongkar satu per satu, gambarnya berubah. Kopdes Merah Putih bukan sekadar proyek koperasi biasa—ia dirancang jadi simpul tunggal untuk menyalurkan hampir semua bantuan pemerintah ke desa, dari bansos sampai subsidi pupuk dan gas, lewat satu jaringan yang kendalinya ada di pusat.
Begitu dana desa dikunci untuk membiayai jaringan itu, dan pembayarannya dipotong otomatis dari transfer fiskal, yang sebenarnya terjadi adalah penarikan kembali kendali ekonomi desa ke Jakarta—setelah bertahun-tahun undang-undang desa berusaha mendorong arah sebaliknya.
Boleh jadi Purbaya memang tulus ingin membereskan penyimpangan. Tapi menuding “oknum kelewat kreatif” juga cara paling nyaman untuk menghindari pertanyaan yang jauh lebih besar: kenapa desain besarnya sendiri, dengan atau tanpa oknum nakal, tetap saja berujung pada satu hal yang sama—wewenang desa atas uangnya sendiri makin menipis.
Pertanyaan yang pantas diajukan publik, karena itu, bukan lagi siapa oknum yang bikin kacau. Melainkan: mengapa program yang katanya memberdayakan desa justru membuat desa kehilangan kendali atas uangnya sendiri? Dan kalau triliunan rupiah mengalir lewat satu pipa yang keran utamanya dipegang dari istana, siapa sebenarnya yang sedang diberdayakan—dan siapa yang sedang diatur?***
