Awal Januari 2026, negara memilih berhenti sejenak—menarik napas panjang di tengah laju salah satu program sosial paling ambisius dalam sejarah republik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama sepekan, 1–7 Januari 2026, sebuah jeda yang jarang terjadi untuk kebijakan unggulan nasional. Pengumuman itu disampaikan resmi oleh Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang sejak kelahirannya dirancang sebagai mesin utama pemenuhan gizi nasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan jeda ini bukan tanda mundur, melainkan penataan ulang yang terencana. Penghentian sementara, menurutnya, dibutuhkan untuk mempersiapkan dapur, memperkuat sistem distribusi, menata ulang sumber daya manusia, serta meningkatkan standar keamanan pangan di seluruh satuan pelayanan.
Pernyataan resmi itu dirilis pada 27 Desember 2025, hanya beberapa hari sebelum kalender berganti tahun.
BGN menegaskan satu hal penting: MBG bukan dibatalkan. Distribusi akan kembali berjalan serentak mulai 8 Januari 2026. Selama masa jeda, intervensi gizi bagi kelompok paling rentan—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—tetap berlangsung, karena menyangkut periode krusial 1.000 hari pertama kehidupan.
Keputusan ini menjadi penanda: setelah setahun penuh bergerak cepat, MBG memasuki fase refleksi nasional. Untuk memahami titik ini, waktu perlu ditarik mundur—ke saat kebijakan ini masih berupa angka dan janji.
Ketika Rp71 Triliun Menjadi Titik Awal
Kisah MBG mulai terbuka ke publik pada 24 Juni 2024. Di hadapan DPR, Sri Mulyani Indrawati—waktu itu Menteri Keuangan—menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 sebagai modal awal program Makan Bergizi Gratis.
Nada yang digunakan Sri Mulyani saat itu cermat dan berhati-hati. MBG, katanya, akan dijalankan bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan fiskal dan kapasitas negara. Pesannya berlapis: ada komitmen politik yang besar, tetapi juga kesadaran bahwa kebijakan berskala raksasa menyimpan risiko jika dikelola tanpa kehati-hatian.
1 Komentar
Komentar ditutup.