Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal menunjuk Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menggantikan Askolani. Penunjukan ini menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan, mengingat latar belakang Djaka sebagai mantan anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998.
__________
Nama Djaka mencuat sebagai calon Dirjen Bea Cukai setelah dia dan Bimo Wijayanto—calon Dirjen Pajak—menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa, 20 Mei 2025.
Usai pertemuan itu, Bimo mengaku diberikan mandat oleh Prabowo untuk bergabung dengan Kementerian Keuangan. “Begitu juga dengan Letjen Djaka,” kata Bimo.
Bimo menambahkan, Presiden Prabowo memberi arahan kepada kedua calon dirjen di Kementerian Keuangan itu soal komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.
“Supaya lebih akuntabel, berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” kata Bimo.
“Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Ibu Menteri Keuangan,” imbuhnya.
Sebagaimana dilansir Tempo.co, salah satu petinggi Partai Gerindra yang dekat dengan Presiden Prabowo membenarkan penunjukan Djaka. Kata petinggi itu, Djaka ditugaskan sebagai Dirjen Bea dan Cukai karena latar belakang intelijennya.
Presiden Prabowo Subianto, kata sumber itu, menunjuk Letjen Djaka dengan pertimbangan untuk memperkuat sektor penerimaan negara serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas institusi tersebut. Penunjukan ini juga didasarkan pada latar belakang Djaka di bidang intelijen dan kedekatannya dengan Presiden Prabowo.
Djaka, kata sumber itu, ditugaskan memantau penyelundupan narkoba yang masuk lewat pintu Bea Cukai saat ini.
Profil Singkat Letjen Djaka
Djaka sendiri belum berkomentar apa pun terkait rencana tersebut. Saat ini dia menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).
Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Asisten Intelijen Panglima TNI, dan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kemenko Polhukam.
