Pemerintah memastikan haji 2026 tetap jalan sesuai jadwal di tengah konflik Timur Tengah — termasuk menyiapkan tiga skenario mitigasi demi keselamatan jemaah.
Konflik AS-Israel versus Iran belum mereda, tapi pemerintah Indonesia menegaskan penyelenggaraan haji 2026 tidak akan bergeser. Jemaah dijadwalkan masuk asrama pada 21 April dan mulai terbang ke Tanah Suci sehari setelahnya.
“Terkait pemberangkatan jemaah calon haji sampai saat ini belum ada perubahan. Masih tetap tanggal 21 April masuk asrama haji, kemudian pada 22 April berangkat,” tegas Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jombang, Jawa Timur, Minggu (29/3/2026).
Gus Irfan mengungkapkan persiapan teknis sudah mencapai tahap final — mulai dari akomodasi, transportasi, hingga penerbitan visa yang hampir menyentuh 100 persen. “Semuanya sudah siap, tinggal menunggu hari pemberangkatan,” katanya. Sementara itu, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak sedang turun langsung ke Arab Saudi untuk mengawal kesiapan operasional.
Tiga Skenario Disiapkan
Pemerintah tidak hanya mengandalkan skenario terbaik. Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Gus Irfan memaparkan tiga skenario yang sudah disiapkan. Skenario pertama: haji tetap berjalan dengan mitigasi rute penerbangan melalui jalur selatan via Samudra Hindia atau Afrika Timur, disertai diplomasi untuk mendapat koridor aman.
Skenario kedua: jika risiko keamanan terlalu tinggi, Indonesia menunda keberangkatan sambil memastikan biaya yang sudah disetorkan tidak hangus. Skenario ketiga belum diungkap secara rinci, namun pemerintah menyebut keselamatan jemaah sebagai “perintah tertinggi” dalam setiap keputusan.
“Prinsip utama dalam penyusunan skenario ini adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai perintah tertinggi,” tegasnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Soal lonjakan harga avtur akibat konflik, pemerintah berkomitmen agar beban itu tidak jatuh ke pundak jemaah. Kementerian menyebut akan memanfaatkan sumber pendanaan lain sebagai solusi jika penambahan biaya operasional tak terelakkan. Pengelolaan haji tahun ini melibatkan anggaran sekitar Rp18 triliun, dengan pengawasan melibatkan KPK, Kejaksaan, dan Polri.
