JAKARTA— Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-April 2024, nilai impor produk Israel ke Indonesia mencapai USD29,2 juta atau sekitar Rp475 miliar. Melonjak tajam dibandingkan Januari-April tahun 2023, yang besarnya USD6,7 juta atau sekitar Rp109 miliar. Naik 334,14 persen.
‘Kemesraan bisnis’ Indonesia-Israel ini bertolak belakang dengan propaganda diplomasi Indonesia yang menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina—negara yang tak henti-henti dibombardir Israel sejak Oktober 2023 lalu.
Menyikapi kontradiksi politik internasional tersebut, koalisi masyarakat sipil—yang antara lain terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Amnesty Internasional—mendesak agar pemerintah Indonesia menghentikan hubungan ekonomi dengan Israel. Apalagi bila mengingat genosida terhadap warga Gaza yang hingga kini memakan korban hampir 39.000 orang.
Koalisi juga mendesak agar pemerintah memberlakukan embargo total terhadap produk-produk Israel dan mengeluarkan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang masih terlibat dalam perdagangan dengan negara Zionis tersebut.
Untuk menyampaikan desakan itu, sekelompok masyarakat sipil mendatangi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta pada Jumat (19/7/2024). Mereka mengajukan surat audiensi terkait impor Indonesia dari Israel.
“Di tengah genosida Israel tehadap Palestina, sangat ironis kalau Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan tetap melakukan hubungan dagang dengan Israel,” kata Kepala Divisi Advokasi Internasional Kontras, Nadine Sherani Salsabila, kepada wartawan usai menyerahkan surat.
Menurut Nadine, tingkat impor Indonesia dari Israel sangat kontras dengan pernyataan pemerintah yang selalu berdiri di sisi perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan.
Sementara itu, juru kampanye Amnesty International Indonesia, Marguerite Afra, mengatakan, ketika Indonesia aktif menyuarakan hak-hak rakyat Palestina di forum internasional, upaya tersebut tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan tindakan nyata di lapangan.
“Kami menerima informasi mengenai transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Israel dalam jumlah yang besar. Dan ini dilakukan di tengah kebrutalan yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” ujar Marguerite kepada media.
Menurut dia, masyarakat Indonesia berhak tahu mengenai kebenaran informasi ini dan bagaimana komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan hak asasi rakyat Palestina.
“Karena itu, hari ini kami meminta keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Perdagangan mengenai data perdagangan kita dengan Israel. Publik berhak mengetahui secara transparan informasi ini,” tegas Marguerite.
Sebagaimana dikutip dari data Kementerian Perdagangan, barang-barang yang diimpor Indonesia dari Israel sejak awal Januari 2024 paling banyak adalah mesin atau pesawat mekanik, disusul peralatan listrik, perkakas, perangkat potong, perangkat optik, dan plastik.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tidak banyak berkomentar ketika ditanya persoalan ini oleh wartawan.
“Laporan diterima, nanti dilihat,” ujar dia dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Di sisi lain, mengutip Republika, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, mengatakan bahwa nilai impor Indonesia dari Israel sangat kecil, yakni hanya 0,003 persen dari total nilai impor dari semua negara yang berbisnis dengan negara ini. Namun demikian, dia tak merinci data angka tersebut mengacu pada kurun waktu yang mana.
Sementara itu, pada bulan Mei lalu, investigasi internasional oleh Amnesty International Security Lab, Haaretz, dan Tempo menemukan fakta bahwa setidaknya empat perusahaan asal Israel, yaitu NSO, Candiru, Wintego, dan Intellexa, telah menjual spyware invasif dan teknologi pengawasan siber ke Indonesia kepada Polri pada tahun 2021—kendati antara kedua negara tidak terjalin hubungan diplomatik resmi.
Nilai impor peralatan teknologi itu disebut mencapai USD10,87 juta. Namun, dalam beberapa kesempatan, Polri berkali-kali membantah telah membeli alat sadap dari Israel.
Kenapa Impor dari Israel Terus Berjalan dan Melonjak?
Andry Satrio Nugroho, pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menilai bahwa lonjakan impor dari Israel terjadi di tengah boikot karena ada kontrak-kontrak perdagangan sudah disepakati sejak lama di awal—jauh sebelum marak aksi boikot oleh masyarakat.
“(Kenaikan angka impor dari Israel) itu terjadi di tengah boikot masyarakat. Tapi pemerintah sendiri tidak melakukan boikot. Itu tercermin di data ini (kenaikan nilai impor dari Israel). Pemerintah masih belum tegas, meskipun kita punya clear stand dalam forum-forum luar negeri,” ujar Andry, dikutip dari BenarNews, Sabtu (20/7/2024).
Satuan Tugas Barang Impor Kemendag, kata Andy, tidak bisa melakukan embargo kepada produk-produk Israel karena kontrak perdagangan itu. Jika embargo diterapkan, menurut Andy, Israel akan melakukan aksi embargo balasan. Dan dia menilai pihak Indonesia belum siap menerima embargo tersebut.
“Akan ada sejumlah kesulitan untuk mengekspor produk kita ke Israel. Saya rasa tidak masalah (jika ekspor Indonesia ke Israel diembargo), karena nominalnya sangat kecil. Paling nanti dari gugatan WTO (World Trade Organization) terkait dengan perdagangan bebas. Saya rasa kita bisa lah fight. Nikel saja kita bisa, apalagi yang kecil-kecil kayak gini,” ujar dia.
Sedangkan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, peningkatan tajam impor Israel di Indonesia terjadi karena pesatnya pembangunan di Indonesia dari proyek strategis nasional (PSN), pembangunan infrastuktur di daerah-daerah, termasuk pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN).
“Alat-alat pertanian, perkebunan, dan mesin dari Israel kan lebih maju dari Indonesia. Apalagi pembangunan infrastruktur lagi kencang di Indonesia,” ujar Trubus.
Dia juga mengatakan jika besarnya impor Indonesia terhadap Israel terjadi karena pemerintah tetap ingin menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa yang merupakan sekutu Israel.
“Ingat, Indonesia masih mengharapkan investasi dari AS dan Eropa untuk pembangunan IKN dan infrastruktur. Indonesia tidak mau dikucilkan Barat dengan menutup hubungan ekonomi dengan Israel,” ujar Trubus.
Kebanyakan dari Swasta
Pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai, derasnya impor dari Israel menunjukkan jika masih banyak pihak-pihak dari Indonesia yang tak mau memutus rantai bisnis dengan Israel—kendati negara tersebut melakukan serangan brutal terhadap Palestina.
“Tidak semua orang setuju dengan kampanye boikot Israel,” ujar Nailul.
Menurut Nailul, kebanyakan impor Indonesia dari Israel dilakukan oleh pihak swasta yang utamanya untuk membeli perangkat teknologi seperti mesin.
Menurut Nailul, pihak swasta juga saat ini lebih memilih melakukan impor dari Israel secara langsung tanpa melalui perantara seperti Singapura karena pertimbangan biaya.
“Jika melakukan impor langsung dari Israel, biayanya lebih murah. Biasa menghemat biaya karena tanpa harus adanya pihak ketiga.” jelasnya.
Namun demikian, diameminta pihak-pihak yang melakukan bisnis dengan Israel sebaiknya mendahulukan prinsip kemanusiaan di atas perdagangan.
“Kalau ada barang dari negara lain yang sama, itu jauh lebih baik daripada impor dari Israel,” ujar dia.
Hasbi Aswar, pengamat Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) sekaligus peneliti hubungan Indonesia-Israel, menyebut jika meningkatnya impor Indonesia dari Israel menunjukkan pragmatisme politik luar negeri Indonesia.
“Meskipun kita punya panduan prinsip politik luar negeri, misalkan bebas aktif dan menentang penjajahan, tetapi kepentingan-kepentingan jangka pendek membuat Indonesia sering menyimpang dari prinsip tersebut,” ujar Hasbi kepada media.*
