JAKARTA—Di media sosial beredar surat berkop Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau berisi undangan rapat kepada seluruh pengurus untuk menghadiri rapat persiapan Deklarasi Prabowo Gibran pada 10 Januari 2024, di Hotel Angkasa Garden Jl. Setiabudi, Pekanbaru.
Fenomena yang cukup unik, mengingat Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) Yahya Cholil Staquf berkali-kali menegaskan bahwa seluruh pengurus organisasi hingga tingkat daerah tidak boleh mendukung paslon. Surat itu ditandatangani Ketua PWNU Riau periode 2021-2026 , Rusli Ahmad.
Surat undangan rapat deklarasi dukungan ke Prabowo-Gibran dikeluarkan oleh PWNU Riau sehari setelah Prabowo datang ke Pekanbaru. Sebagai informasi, pada Selasa (9/1/2024), Prabowo Subianto menghadiri rapat konsolidasi bersama Calon Presiden Prabowo Subianto di GOR Remaja, Jl. Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau.
Acara dihadiri oleh Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Raja Juli Antoni dan beberapa tokoh daerah Riau, seperti Gubernur Riau periode 2003-2008 dan 2008-2013 Rusli Zainal; dan Penasihat TKD Riau dan Gubernur Riau 2019-2023 Sayamsuar.
Terkait undangan tersebut, Prof. Dr. KH. Abd. A’la Basyir, salah satu Rais Syuriah PBNU 2022-2027, mengatakan, “NU sebagai ormas keagamaan yang sampai sekarang masih menjadikan Khittah 1926 sebagai pedoman organisasi, secara kelembagaan tidak boleh mendukung salah satu capres cawapres. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis, ” Abd. A’la menyatakan itu pada Kamis (11/1/2024).
“Infonya yang menandatangani surat tersebut sudah tidak menjabat Ketua Tanfiziyah PWNU Riau. Meski begitu (terkait beredarnya surat undangan—red.) dan jika ternyata acara deklarasi terselenggara, PBNU harus memproses secara hukum organisasi dengan melakukan pendisiplinan karena bertentangan dengan AD/ART NU,” tegas Abd. A’la.
PBNU, melalui Wakil Ketua Umum Amin Said Husni, telah mengklarifikasi perihal surat undangan tersebut. Dia mengecam keras tindakan Rusli Ahmad yang menurut dia menggunakan kop surat dan stempel palsu atas nama Ketua PWNU Riau.
Kata Amin, PBNU telah membekukan PWNU Riau sejak Desember lalu dan menunjuk Sulaiman Tanjung sebagai pejabat caretaker PWNU Riau. Keputusan ini sesuai dengan hasil rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 16 Desember 2023.
Rusli Ahmad, menurut Amin, sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua PWNU Riau sejak daftar calon tetap anggota DPD RI dikeluarkan oleh KPU. Amin menegaskan bahwa tindakan Rusli dianggap sebagai “tindakan brutal” dan tidak sah karena menggunakan kop surat dan stempel palsu.
“Surat undangan yang beredar dengan mengatasnamakan PWNU Riau yang ditanda tangani Rusli itu tidak sah,” ungkap Amin, dikutip dari inilah.com , Jumat (12/1/2024).
Sementara itu, Aguk Irawan, tokoh muda NU sekaligus Pengasuh Pesantren Kreatif Baitul Kilmah, Bantul Yogyakarta, menilai, pengerahan massa untuk politik praktis merupakan kewenangan partai yang didirikan NU, bukan PBNU atau PWNU.
“NU yang sudah kembali menjadi organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan (Khittah 1926). Sejak 1998, saluran politik NU secara resmi adalah PKB, sebagai instrumen mencapai tujuan kemaslahatan bangsa dan negara. Meski demikian, yang di luar PKB tetap dihormati. Jadi pengerahan masa untuk politik praktis itu kewenangan Partai yang didirikan NU, bukan NU. Sejelas ini alurnya,” kata Aguk, Kamis (11/1).*
FOTO: Surat berkop PWNU Riau berisi undangan rapat kepada seluruh pengurus untuk menghadiri rapat persiapan Deklarasi Prabowo Gibran pada 10 Januari 2024, di Hotel Angkasa Garden Jl. Setiabudi, Pekanbaru. (Dok. Istimewa)
