Jika masih ada honorer tersisa, tanggung jawabnya, kata Suharmen, berada di tangan pemerintah daerah sebagai pemberi kerja. Namun klaim “selesai” itu terasa berjarak dengan kenyataan lapangan. Ketika afirmasi dihentikan dan seleksi kembali menjadi kompetisi terbuka, guru honorer kembali berhadapan dengan kemampuan fiskal daerah yang timpang.***
