Di tanah sunyi Blitar, sejarah diam-diam mencatat langkah Gibran—bukan soal kunjungan, tapi soal ke mana arah kekuasaan hendak bertumbuh.
—Editorial
Orang boleh punya ingatan pendek, tetapi sejarah tidak. Ia mencatat, mengendapkan, lalu memunculkan ulang dalam wajah yang tak selalu sama, tetapi menyimpan aroma yang serupa.
Itulah yang saya rasakan saat membaca jadwal kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kota Blitar, Rabu, 18 Juni 2025. Dari jadwal yang beredar tidak ada agenda untuk nyekar ke Makam Bung Karno. Sesuatu jarang yang terjadi bila ada pejabat yang berkunjung ke Kota Blitar tanpa mampir nyekar ke makam Bung Karno.
Kota ini menyimpan nama besar, makam Bung Karno, dan kenangan akan Jokowi yang dulu, sepuluh tahun silam, datang membawa kaus, senyum, dan harapan.
Tahun 2014, Joko Widodo—waktu itu masih calon presiden nomor urut dua—menyusuri pasar-pasar tradisional di Jember, menghadiri haul Bung Karno dan KH Hasyim Asy’ari di Malang, lalu berziarah ke pusara sang proklamator di Blitar.
Ia hadir bukan sekadar sebagai calon pemimpin, tapi seperti hendak menyambung diri dengan akar sejarah bangsa. Ia menyapa rakyat kecil, menyentuh harapan orang biasa, dan menghadirkan aura pemimpin yang tahu dari mana sejarah bangsa ini bertumbuh.
Sepuluh tahun kemudian, anaknya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, datang sebagai Wakil Presiden. Sebuah fakta politik yang menggemparkan banyak orang: dari Wali Kota Solo, menjadi cawapres, dan kini duduk di istana.
Sebuah lompatan generasi dalam hitungan hari. Tapi Blitar menyambutnya dalam diam. Tak banyak gemuruh sejarah yang terbangkitkan. Kunjungannya awalnya hanya berisi kunjungan ke pasar, puskesmas, UMKM, hingga makan siang di warung ayam bakar Bu Mamik. Agenda yang sangat manajerial. Tak ada jadwal resmi untuk nyekar ke makam Bung Karno.
Saya sempat bertanya dalam hati: inikah pertanda bahwa trah kekuasaan telah berpindah? Dari darah Sukarno ke darah Jokowi? Dari Blitar ke Solo? Dari sejarah ke strategi?
Namun kemudian kabar datang begitu cepat: pada pagi hari yang sama, Gibran akhirnya menundukkan kepala di pusara Bung Karno. Ia datang bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diam-diam, tanpa gegap gempita. Ziarah itu akhirnya dilakukan. Tapi heningnya terlalu dalam. Seperti sebuah kunjungan yang lebih patuh pada simbol ketimbang hasrat untuk menyambung sejarah.
Ironisnya, Blitar yang dulu dikenal sebagai benteng politik PDIP, kini tak lagi dikuasai partai berlambang banteng. Pada Pilwali 2024, Syauqul Muhibbin—atau yang akrab disapa Mas Ibin—berhasil menumbangkan calon yang diusung oleh PDIP. Sebuah perubahan peta politik yang menandakan bahwa bahkan di kota tempat Bung Karno dimakamkan, partai yang selama ini mengklaim mewarisi ajarannya pun bisa ditinggalkan pemilih. Sebuah ironi sejarah di tengah langkah kaki trah baru kekuasaan.
Saya selalu tertarik membedakan antara dua kata yang sering kita campuradukkan: politik dan kenegarawanan. Politikus adalah mereka yang mencium aroma kekuasaan seperti anjing pelacak, berpindah dari popularitas ke pencitraan. Mereka hidup dalam logika lima tahunan, dalam kepanikan elektabilitas.
Negarawan, sebaliknya, adalah mereka yang membangun jalan bagi orang banyak, meskipun mereka tak sempat melewatinya. Yang memikirkan rakyat di atas nama, dan masa depan bangsa di atas strategi politik. Rasulullah SAW adalah contoh paling paripurna. Di ujung hayatnya, yang ia tanyakan bukanlah siapa yang akan menggantikan posisinya, tapi bagaimana nasib umatnya.
Gus Dur juga begitu. Ia dilengserkan, tapi ia tidak menebar dendam. Ia disingkirkan, tapi tetap menjadi mata air kebijaksanaan. Ia mungkin tidak menang dalam politik, tapi ia memenangkan sejarah.
Jokowi, pada masanya, memberi isyarat tentang pentingnya pemimpin yang “berambut putih dan penuh kerutan”, tanda dari kerja keras dan kepedulian. Tapi publik lupa bertanya: kerutan itu hasil dari berpikir untuk rakyat atau dari ambisi yang terlalu dalam?
Kini, Gibran hadir membawa trah baru. Tapi trah itu diuji bukan pada panggung debat atau elektabilitas, melainkan di tempat seperti Blitar. Di depan pusara Bung Karno. Di hadapan sejarah. Apakah ia datang dengan hati atau sekadar kewajiban?
Bangsa ini tidak kekurangan politikus. Tapi ia merindukan negarawan. Sosok yang tahu bahwa nyekar bukanlah sekadar tradisi, melainkan pengakuan akan jejak, akar, dan arah ke mana bangsa ini menuju.
Ziarah Gibran ke makam Bung Karno boleh jadi hanya berlangsung beberapa menit. Tapi sejarah mencatatnya lebih lama. Dan dalam sunyi Blitar yang abadi, kita bertanya dalam hati: apakah ia sedang menapak jejak Bung Karno, atau sedang merintis jalannya sendiri?***
