Pengamat sosial dan antropolog menilai fatwa haram atas sound horeg terlalu menyederhanakan persoalan. Bagi rakyat kecil, ini lebih dari sekadar musik—ini ekspresi, hiburan, bahkan mata pencaharian.
__________
“Bagi sebagian anak muda di desa, sound horeg itu bukan sekadar musik keras. Ini ajang ekspresi diri, simbol gaya hidup, bahkan ladang usaha,” kata Muhammad Izzul Haq, pengamat sosial dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa, 15 Juli 2025.
Menurut Izzul—sapaan akrab lulusan LSE dan McGill University itu—fenomena sound horeg mencerminkan perubahan sosial di kalangan wong cilik, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Di tengah tekanan ekonomi, kata Izzul, hiburan murah semacam ini menjadi ruang pelampiasan sekaligus bentuk aktualisasi diri. “Kalau suaranya sampai mengganggu tetangga, ya harus diatur. Tapi bukan berarti dimatikan. Bikin zona khusus, atur jamnya, jangan asal larang,” ujarnya.
Senada dengan itu, antropolog Universitas Brawijaya, Nindyo Budi Kumoro, menyebut sound horeg sebagai hasil dari kondisi sosial dan budaya masyarakat. Ia menyebut ada tiga faktor utama yang mendorong suburnya budaya ini, terutama di kawasan selatan Jawa Timur.
Pertama, tingkat toleransi terhadap suara keras. “Warga terbiasa hajatan dengan sound system keras. Bahkan pagi-pagi pun sudah diputarkan musik, biasanya dangdut, untuk membangkitkan semangat,” ujar Nindyo.
Kedua, perbedaan karakter seni antara rakyat dan priyayi. Seni rakyat seperti jatilan dan bantengan sejak dulu memang ekspresif dan keras. Berbeda dengan seni keraton yang cenderung halus. “Sound horeg lahir dari tradisi rakyat yang keras dan terbuka. Beda kelas, beda selera,” katanya.
Ketiga, kondisi ekonomi menengah ke bawah membuat masyarakat mencari hiburan murah. “Sound horeg jadi produk budaya baru yang lahir dari keterbatasan, tapi penuh semangat,” jelas Nindyo. Namun, ia menilai budaya ini bisa redup jika konflik terus berlanjut. “Kalau penolakan lebih dominan, budaya ini tidak akan lestari.”
