Mengungkap insiden gas beracun, sengketa warga, dan konflik adat di sejumlah proyek geotermal Indonesia.
Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia dan pemerintah menempatkannya sebagai pilar utama transisi energi nasional.
Namun, di banyak daerah, proyek geotermal justru memunculkan insiden keselamatan, perselisihan sosial, serta ketegangan antara masyarakat adat dan negara.
Artikel ini adalah hasil penelusuran kasus dari Sumatera, Jawa, Bali hingga Flores–Lembata.
Sorik Marapi: Insiden Gas Beracun Berulang
PLTP Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, telah berulang kali menjadi pusat perhatian publik karena paparan gas hidrogen sulfida (H₂S).
Dalam laporan Mongabay, 16 Maret 2024, Kapolres Mandailing Natal AKBP Sahat M. Hasibuan mengonfirmasi lebih dari seratus warga pernah terpapar dalam berbagai insiden. Pada kebocoran besar 2021, sejumlah korban dilaporkan meninggal.
CEO KS Orka, Þórður Halldórsson, menegaskan perusahaan mengikuti standar keselamatan internasional dan setiap insiden merupakan “ketidaksempurnaan teknis yang sedang diperbaiki”. Pernyataan disampaikan setelah investigasi Kementerian ESDM atas insiden 2021.
Bagi warga, janji itu tidak cukup. Tokoh masyarakat Mandailing Natal, M. Arif Lubis, menilai kurangnya sosialisasi membuat publik merasa dikorbankan. “Kami tidak anti energi bersih, tapi jangan jadikan kami kelinci percobaan,” ujarnya.
Dieng: Pipa Uap Menghadang Pemukiman
Di Dataran Tinggi Dieng, ekspansi proyek geotermal PT Geo Dipa Energi memicu keberatan warga karena lokasinya dekat permukiman dan lahan pertanian. Direktur Operasi Geo Dipa, Isnoko, pada 2024 menyatakan operasi perusahaan sesuai standar keselamatan dan lingkungan.
Namun warga Desa Karangtengah menyebut aktivitas pengeboran memengaruhi kondisi tanah dan kualitas udara. “Kami mencium bau gas dari sumur uji. Tanah jadi keras dan air berubah,” kata Slamet, petani kentang setempat.
Laporan investigatif mencatat beberapa kebocoran gas dan keluarnya mineral dari sumur uji, yang memperkuat kekhawatiran warga bahwa AMDAL tidak mencerminkan risiko lapangan.
