DPR akhirnya menindaklanjuti tuntutan publik terkait 17+8 Tuntutan Rakyat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan sejumlah langkah konkret sudah diputuskan usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi.
__________
“DPR RI menyepakati penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja luar negeri juga berlaku sejak 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan,” kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 5 September 2025.
Selain tunjangan rumah, DPR juga memangkas fasilitas lain. Antara lain biaya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi. “Evaluasi ini bukti DPR mendengar aspirasi publik,” tegas politikus Gerindra itu.
Transparansi Gaji DPR
Dasco menegaskan DPR akan lebih transparan soal gaji dan tunjangan anggota dewan. Dokumen resmi gaji anggota DPR akan dibagikan ke publik.
Berdasarkan data resmi, berikut rincian gaji dan tunjangan anggota DPR setelah pemangkasan dilansir dari Detik News:
Gaji pokok dan tunjangan melekat
- Gaji pokok: Rp4.200.000
2. Tunjangan suami/istri: Rp420.000
3. Tunjangan anak: Rp168.000
4. Tunjangan jabatan: Rp9.700.000
5. Tunjangan beras: Rp289.680
6. Uang sidang/paket: Rp2.000.000
Total gaji melekat: Rp16.777.680
Tunjangan konstitusional
7. Biaya komunikasi intensif: Rp20.033.000
8. Tunjangan kehormatan: Rp7.187.000
9. Peningkatan fungsi anggaran/pengawasan: Rp4.830.000
10. Honor fungsi dewan:
-
Legislasi: Rp8.461.000
-
Pengawasan: Rp8.461.000
-
Anggaran: Rp8.461.000
Total tunjangan konstitusional: Rp57.433.000
Total bruto: Rp74.210.680
PPH 15%: Rp8.614.950
Take home pay anggota DPR: Rp65.595.730
Jawab Tuntutan Publik
Keputusan ini diambil setelah gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil pada 28–30 Agustus lalu. Massa menuntut penghentian fasilitas mewah DPR dan transparansi penggunaan anggaran.
Selain DPR, publik juga melayangkan tuntutan ke Presiden, Polri, TNI, kementerian ekonomi, hingga partai politik. Tenggat waktu untuk pemenuhan 17 tuntutan rakyat jatuh pada 5 September 2025, sementara 8 tuntutan lainnya diberi batas waktu hingga 31 Agustus 2026.
Dasco memastikan DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik. “Aspirasi rakyat menjadi dasar DPR untuk berbenah,” ujar Dasco dilansir laman resmi DPR.***
