Pajak minimum global 15 persen berlaku bagi grup beromzet di atas 750 juta euro. DJP lebih dulu mengundang 78 wajib pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan Indonesia mulai mengambil hak pemajakan 15 persen atas perusahaan multinasional sejak September 2026.
Pernyataan itu, menurut laporan beberapa media, disampaikan dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 November 2026. Sasarannya grup beromzet konsolidasi di atas 750 juta euro per tahun.
DJP sudah mengundang sekitar 78 wajib pajak, baik entitas induk maupun anak usaha. Mereka mendaftar secara sukarela lewat mekanisme penilaian mandiri.
Bimo menyebut tujuannya mencegah perlombaan menurunkan tarif (race to the bottom) dan persaingan tarif PPh Badan antarnegara yang dinilai tidak sehat.
Ia juga membandingkan tarif 15 persen itu dengan PPh final 0,5 persen bagi UMKM beromzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun.
Dari 8.163 Entitas hingga Pajak Tambahan
Pemerintah menilai aturan ini perlu untuk menutup celah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke negara bertarif rendah.
Praktik itu pernah disorot mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Menurut dia, sejumlah taipan sawit memakai perusahaan induk di Singapura.
Berdasarkan laporan per negara (Country-by-Country Report) 2023, DJP memetakan 8.163 entitas yang tercakup. Di dalam negeri ada 37 entitas induk dan 1.721 anak usaha.
Sisanya, 6.405 entitas, berada di luar negeri. Indonesia memakai tiga instrumen: pajak tambahan domestik (QDMTT), aturan penyertaan penghasilan (IIR), dan aturan pembayaran kurang pajak (UTPR).
Bila tarif pajak efektif grup di bawah 15 persen, selisihnya ditarik sebagai pajak tambahan. Landasannya PMK Nomor 136 Tahun 2024, yang berlaku untuk tahun pajak 2025.
Kekurangan itu dibayar paling lambat akhir tahun pajak berikutnya. Dengan begitu, pembayaran pertama dijadwalkan paling lambat 31 Desember 2026.
Entitas induk utama juga wajib menyampaikan SPT Khusus dan GloBE Information Return lewat Coretax. Sistem itu pernah diakui Menkeu Purbaya salah desain.
Tax Holiday dan Target Pajak Ikut Diuji
Analis Senior Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Melani Dewi Astuti, menyatakan libur pajak (tax holiday) tidak memenuhi kualifikasi insentif yang sejalan dengan pajak minimum global.
Pemerintah mengkaji tiga alternatif insentif pengganti. Hingga 4 November 2026, ketiganya masih berupa pilihan kebijakan.
Di sisi penerimaan, realisasi pajak hingga September baru 68,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Menurut laporan beberapa media, DJP masih harus menghimpun sekitar Rp500 triliun.
DJP juga menyatakan akan mendaftarkan secara jabatan perusahaan yang belum mendaftar. Wajib pajak yang belum terdaftar diminta segera mendaftar.
“Portal registrasi tidak ditutup,” ia menegaskan.***
