Tantangan utamanya, kata dia, bukan sekadar besarnya bantuan, tetapi orientasi kebijakan yang selama ini bersifat jangka pendek dan reaktif. Ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, kelompok yang paling terdampak adalah pekerja informal, guru honorer, buruh pabrik, dan pelaku usaha kecil.
“Mereka tidak punya cadangan keuangan dan tidak bisa menunda konsumsi. Dalam situasi seperti itu, bantuan tunai seperti BSU hanya menjadi tambalan sementara,” kritiknya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah memberikan BSU senilai Rp600 ribu untuk periode Juni dan Juli 2025: untuk mempertahankan belanja ketika perekonomian mengalami pelemahan.
Selain itu, banyak pihak yang mendorong implementasi program BSU tersebut. “Bahkan, banyak yang minta, banyak sekali, kita kemarin bikin subsidi upah (BSU),” ungkap Sri Mulyani, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 18 Juni 2025.
Menkeu menegaskan, Indonesia tidak kekurangan tenaga kerja. Namun, angkatan kerja tersebut masih muda alias young labor. Dan, eksistensi tenaga kerja Indonesia juga terkendala masalah skill dan kualitas. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab membereskan masalah pendidikan, kesehatan, sampai memastikan gizi para angkatan kerja.
“Presiden Prabowo menetapkan bahwa mereka yang tidak beruntung, anak-anak orang miskin, sekarang ditampung di dalam Sekolah Rakyat. Sehingga mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang tidak hanya sama, bahkan baik. Itu tidak hanya memotong tali kemiskinan, namun juga meng-empower mereka,” katanya. ***
