Barikade Gus Dur Terbitkan Maklumat, Desak Presiden Cabut Izin Tambang di Raja Ampat

Salah satu lokasi penambangan nikel di pulau Gag, kawasan Raja Ampat. | Dok: PT Gag Nikel
Barikade Gus Dur mendesak agar Presiden Prabowo Subianto Mencopot para menteri terkait dalam masalah tambang yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan alam di Indonesia.

_____

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Barikade Gus Dur mengeluarkan maklumat untuk mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan dan mencabut semua izin proyek penambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Menurut Sekjen DPP Barikade Gus Dur, Pasang Haro Rajagukguk, kegiatan usaha atau investasi penambangan di Raja Ampat mengakibatkan terjadinya perusakan alam bumi di Papua. 

Bacaan Lainnya

“Kalau ini dibiarkan akan semakin tidak jelas arahnya, dan bisa saja terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia,” ujarnya kepada awak media, Kamis, 13 Juni 2025.

Pasang Haro menyebut jika investasi yang merusak lingkungan dibiarkan dikemudian hari bisa mengakibatkan masalah baru di lingkungan masyarakat yang tidak jelas dan tidak perlu terjadi. 

Dengan alasan itu, Barisan Kader Gus Dur seluruh Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut: 

  • Meminta agar Presiden Prabowo Subianto mencabut seluruh izin tambang yang ada di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Termasuk di wilayah lain yang terindikasi merusak alam dan lingkungan. 
  • Mencopot para menteri terkait dalam masalah tambang yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan alam di Indonesia. 
  • Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak- pihak yang terlibat dalam usaha tambang yang telah merusak lingkungan.
  • Segera memulikan (reklamasi) bekas-bekas galian tambang yang sudah terlanjur merusak lingkungan.
  • Mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya di Papua agar tetap menciptakan suasana damai/tenang dan mengawasi setiap usaha-usaha yang dapat merusak lingkungan dan alam.***

Pos terkait