Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, soal pagar laut dari bambu di Kabupaten Tangerang, parlemen memilih berhati-hati untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab. Pasalnya, banyak pihak yang mengaku-aku sebagai pemasangnya.
Dasco juga menyatakan bahwa pihaknya melalui komisi terkait tengah melakukan pengecekan terhadap pemagaran laut itu untuk mencari pelaku yang bertanggung jawab terhadap pemasangan ilegal tersebut.
“Kami sudah minta komisi teknis, sekarang justru mengecek, siapa pihak yang bertanggung jawab?” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2024.
Menurut Dasco, pengecekan yang dimaksudnya itu dilakukan terhadap berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk mencari dalang pemasangan pagar laut sepanjang 30 km itu.
Untuk pengecekan langsung ke lapangan, kata dia, kemungkinan setelah masa reses DPR RI berakhir pada tanggal 20 Januari 2025.
“Kalau, sesudah masa sidang, itu mungkin kami akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan,” ucapnya.
Karena reses, kata Dasco, DPR RI belum memanggil langsung pihak terkait ke parlemen untuk mendalami kasus pemagaran laut tersebut.
“Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku, yang bertanggung jawab, gitu. Ada nelayan, ada kelompok masyarakat. Nah, kalau tadi mau dipanggil, kami takut salah panggil,” kata dia.
Sebelumnya, pada Kamis, 9 Januari 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, penyegelan dilakukan karena ada dugaan pemagaran tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Setelah perihal pagar bambu ini ramai jadi perbincangan publik, tiba-tiba muncil sekelompok orang yang mengaku sebagai nelayan pantura, menyatakan jika merekalah yang memasang pagar itu. Alasannya untuk mengantisipasi abrasi.
Sedangkan beberapa nelayan sekaligus warga sekitar laut yang dipagar malah mengaku tidak tahu siapa yang memasang pagar tersebut, dan untuk apa dipasang. Yang mereka tahu, pagar itu mengganggu aktivitas mereka.***
