Alissa menilai, rezim Orde Baru meninggalkan jejak pelanggaran HAM, korupsi, represi politik, dan perusakan demokrasi—hal yang jelas bertentangan dengan Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto adalah pengkhianatan terhadap demokrasi,” tegasnya.
“Kami Hanya Datang untuk Gus Dur”
Pernyataan serupa datang dari Yenny Wahid. “Kami datang untuk menerima penganugerahan gelar untuk Gus Dur,” kata Yenny singkat.
Sementara Anita Wahid, putri ketiga Gus Dur, bahkan menyampaikan penolakan pribadi yang tegas.
Dalam diskusi publik bertajuk #SoehartoBukanPahlawan di Jakarta, Sabtu (8/11/2025), Anita menyebut bahwa Soeharto tidak pantas menerima gelar pahlawan nasional.
“Apakah saya menolak atau menerima Pak Harto diberikan gelar pahlawan nasional? Jelas, saya menolak,” ujarnya.
Anita membeberkan alasannya:
- Tidak ada akuntabilitas atas dosa masa lalu meski banyak bicara soal rekonsiliasi.
- Banyak pelanggaran HAM, represi, dan korupsi di masa kekuasaan Orde Baru.
- Warisan otoritarianisme yang merusak institusi demokrasi dan masih terasa hingga kini.
“Kalau melihat tiga alasan itu, gelar yang cocok untuk Soeharto bukan pahlawan… tapi diktator,” kata Anita.
Fadli Zon Klaim Sebaliknya
Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan bahwa kehadiran Sinta Nuriyah, Yenny, dan cucu-cucu Gus Dur dalam upacara di Istana adalah tanda bahwa keluarga Gus Dur “sangat senang dan apresiatif” terhadap seluruh penerima gelar pahlawan nasional, termasuk Soeharto.
“Saya kira itu sudah cukup menjelaskan,” kata Fadli kepada wartawan, Senin (10/11).
Namun pernyataan itu kini terbantahkan secara terbuka oleh keluarga Gus Dur sendiri.***
