Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memunculkan gagasan memberi konsesi tambang untuk pesantren. Pengamat menilai, wacana itu malah bisa menjerumuskan pesantren.
Jikapun pemerintah berniat membantu pesantren, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, jangan diberi sesuatu yang bukan keahliannya.
“Itu (pemberian konsesi tambang untuk pesantren) pasti tambah rusak. Pesantren tidak lagi fokus pada pendidikan moral, pendidikan agama, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tapi, nanti disorientasi pesantren, menjadi lembaga bisnis. Dan ini merusak, pasti. Merusak lembaga pendidikan,” kata Ubaid kepada wartawan, Senin, 17 Maret 2025.
Ubaid mengingatkan, jangan sampai pemerintah menjerumuskan pesantren dalam ranah bisnis. Apalagi dalam bisnis tambang yang merusak lingkungan.
Dia juga mengingatkan jika sudah terlalu banyak pendidikan yang mengarah pada komersialisasi, yang tak lagi berorientasi pada penguatan pendidikan karakter atau mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan berorientasi pada profit.
Jika konsesi tambang untuk pesantren tetap dipaksakan, kata Ubaid, ujung-ujungnya para konglomerat ‘itu-itu lagi’ yang mengelola tambang itu, tapi atas nama pesantren.
“Ini, kan, hanya kedok atau akal-akalan untuk memperalat pesantren. Bukan niat memberdayakan. Jadi, solusinya tidak harus pesantren kelola tambang. Bisa tambah rusak, dan bukan kompetensi pesantren. Di samping itu, pesantren juga punya cara pandang ekoteologi yang jelas bertentangan dengan agenda tambang yang merusak lingkungan,” tegas Ubaid.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, sepakat jika pemberian izin tambang bagi pesantren akan menimbulkan masalah baru.
Sebab, kata Trubus, fungsi pesantren saat ini tidak hanya mengurus persoalan agama, tetapi juga memberikan pendidikan terkait keteladanan dalam perbuatan sehari-sehari, yang mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadis.
Untuk bisa menjalankan fungsi tersebut, menurut Trubus, memang anggaran khusus pemerintah untuk pesantren menjadi penting. Tetapi, di sisi lain, kata dia, pesantren sebaiknya juga tidak pasif dalam hal pembiayaan.
“Jangan kayak SD-SD, sekolah-sekolah itu, jadi pasif karena ada (dana) BOS. Itu harus diantisipasi. Pesantren harusnya inovasi cari anggaran,” katanya.***
