Namun, Bahlil membantah jika dia terpilih sebagai Ketum Golkar sebagai ‘buah’ intervensi dari Jokowi.
“Intervensi pemerintah? Intervensi yang mana? Enggak ada itu intervensi. Jadi, enggak ada,” kata Bahlil, dalam konferensi pers usai acara.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan bahwa ada permintaan para kader di daerah agar Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Beringin.
Para analis sepakat bahwa usulan yang disebut Ngabalin itu tak lepas dari upaya mengikat Jokowi dengan partai.
“Kalau jadi ketua umum terlalu vulgar. Maka, Jokowi masuk Golkar sebagai Ketua Dewan Pembina,” kata Ambang Priyonggo, pengamat politik Universitas Multimedia Nusantara kepada media, Rabu (21/8/2024).
Ambang pun menilai bahwa sosok ‘Raja Jawa’ yang dimaksud Bahlil merujuk pada Presiden Jokowi, karena dia pemimpin yang berasal dari Solo dan memiliki peran politik yang sangat kuat.
“Kalau melihat konteks perpolitikan saat ini, itu kelihatan sekali semiotik maknanya merujuk kepada gaya kepemimpinan Jokowi,” ujar Ambang kepada media, Rabu.
Ujang Komaruddin, Direktur Indonesia Political Review, juga menilai jika terpilihnya Bahlil merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan Jokowi.
“Golkar tidak pernah jadi oposisi. Apalagi Golkar juga partai koalisi Prabowo-Gibran, di mana Gibran juga adalah anaknya Jokowi,” ujar Ujang kepada media.
Menurut Ujang, operasi menjadikan Bahlil sebagai ketua umum Golkar sudah berlangsung sejak lama, karena Bahlil merupakan menteri dan orang dekat Jokowi.
“Lewat Bahlil, Jokowi bisa mengendalikan Golkar. Saat Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, Bahlil juga bisa mengamankan kepentingan Jokowi, baik dari segi hukum, bisnis, dan politik,” ujar Ujang.
Aisah Putri Budiarti, pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai, terpilihnya Bahlil sebagai Ketum Golkar secara aklamasi merupakan sebuah kemunduran pada demokrasi partai. Sebab, selama ini, kata dia, pemilihan ketua umum Golkar selalu diwarnai banyaknya kandidat dan pertarungan gagasan.
