JAKARTA—Bahlil Lahadalia hampir pasti bakal menjadi ketua umum Partai Golkar, setelah musyawarah nasional (munas) partai mendukungnya secara aklamasi sebagai formatur tunggal. Jika Bahlil benar terpilih, pengamat menyebut hal itu kian memuluskan skenario politik Joko Widodo untuk menguasai partai beringin.
Pada Selasa (20/8/2024) malam, peserta munas menyatakan “setuju” saat pimpinan pengarah munas, Adies Kadir, bertanya apakah acara tersebut sepakat Bahlil menjadi formatul tunggal.
Bahlil dilaporkan mendapat dukungan dari nyaris 100 persen pemilik hak suara dalam munas. Mereka terdiri dari pengurus pusat, daerah, hingga pimpinan berbagai organisasi onderbouw Golkar.
Jalan Bahlil menjadi Ketua Umum (Ketum) Golkar ini terkesan sudah mulus sejak awal. Sebab, dia adalah satu-satunya calon ketum yang lolos verifikasi.
“Kita sudah tahu bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi sebagai caketum, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia,” ujar Plt. Ketum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita.
“Logis saja, nanti dalam Munas nanti kita akan segera memutuskan dan menetapkan Pak Bahlil sebagai ketua umum [Golkar] ke depan,” sambung Agus, Selasa (20/08).
Terkait jalan mulus pencalonan Bahlil, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiarti, menilai bahwa itu bisa menjadi “pembuka jalan” bagi Joko Widodo dan keluarganya untuk masuk menjadi pengurus.
“Sejauh ini, polanya sudah mengerucut ke arah sana. Bahlil menjadi calon tunggal, mulus sekali. Padahal faksi di Golkar ada banyak,” kata Aisah.
Jokowi, kata Aisah, dinilai punya urgensi untuk mencari jaket partai demi memastikan keberlanjutan program-programnya. Sekaligus juga untuk memastikan stabilitas kepemimpinan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden nanti.
“Jokowi perlu jaket politik, bagaimana caranya bisa mempengaruhi kebijakan tanpa jaket politik di sistem multipartai ini?” kata Aisah.
Menurut dia, Golkar menjadi target karena merupakan salah satu partai berpengaruh di parlemen yang pemimpinnya selalu berganti. Partai ini tak bertumpu pada satu sosok seperti PDIP dan Gerindra.
Jokowi sendiri sejak awal sudah membantah perihal “skenario” yang disebut pengamat itu.
Saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), muncul pertanyaan dari wartawan, apakah Jokowi cawe-cawe dalam peristiwa mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Partai Golkar.
“Tidak ada (cawe-cawe),” kata Jokowi waktu itu.
Kendati dibantah, persepsi tentang campur tangan Jokowi terus bergulir menjadi narasi publik. Apalagi, di tengah gelaran Munas Golkar, beredar kabar muncul surat yang isinya menyebutkan agar Jokowi bersedia menjadi ketua umum Golkar.
“Kalau saya tidak bisa menanggapi rumor,” ujar Agus Gumiwang, Plt. ketum Golkar di Jakarta, Selasa (20/8/2024), saat ditanya wartawan tentang peredaran surat tersebut.
Kritik dari Minoritas
Kendati mayoritas pengurus Golkar ‘berada di belakang’ Bahlil, bukan berarti langkah politik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru dilantik itu tanpa ada kritikan.
Beberapa suara minoritas di Partai Beringin menilai bahwa skenario politik di balik kenaikan Bahlil “tidak demokratis”.
Suara ini muncul, misalnya, dari Ridwan Hisjam, politisi Golkar yang gagal lolos verifikasi untuk maju sebagai ketum Golkar.
Politisi senior Golkar lainnya, Yasril Ananta Baharuddin juga terang-terangan menyatakan tidak setuju Bahlil menjadi Ketua Umum Golkar.
Salah satu alasannya, kata dia, Bahlil dia sebut bisa saja menjadi bagian intervensi penguasa terhadap Partai Golkar. Yasril juga mempertanyakan rekam jejak Bahlil di partai ini.
Namun, tuduhan seperti itu dibantah oleh Bahlil. Menurutnya, dinamika seperti itu murni proses di dalam internal partai beringin itu.
“Enggak ada [Jokowi cawe-cawe]. Apa cawe-cawe, ini proses internal saja,” katanya Bahlil kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Rabu (14/8/2024).*
