Menkeu menekankan uang realokasi tersebut akan dialihkan untuk belanja-belanja lain yang lebih produktif, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, penghematan anggaran juga bakal digunakan Prabowo untuk mencapai target swasembada pangan dan kemandirian energi.
Penulis: Faried Wijdan
Pengamat Kepolisian: Ada Tindak Pidana Lingkungan dan Pemalsuan dalam Kasus Pagar Laut Tangerang, Polri Jangan Hanya Diam
Pengamat kepolisian menilai, polisi jangan hanya diam dalam kasus pagar makan lautan di Pesisir Kabupaten Tangerang karena terdapat tindak pidana lingkungan, pemalsuan izin hingga korupsi di situ.
Daftar Jemaah Haji Khusus Berhak Pelunasan Diumumkan Secara Terbuka di Situs Kemenag
Kuota haji khusus 2025 ada 17.680 jemaah. Terdiri atas 16.128 jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji berdasarkan nomor urut porsi, 177 jemaah haji khusus prioritas lansia, serta 1.375 petugas haji.
Tutup Celah Korupsi, BP Haji Rekrut 7 Mantan Penyidik KPK
Hasil pemantauan di Madinah oleh tujuh mantan penyidik KPK menemukan berbagai celah korupsi, seperti markup dan manipulasi data.
Pengamat: Penggunaan Aplikasi Pajak Coretax Menabrak Hierarki Peraturan
Dari perspektif hukum, aplikasi yang dirancang pada era Jokowi itu diduga juga menabrak hierarki perundang-undangan dan penerapannya tanpa sosialiasi.
Boyamin Saiman Ungkap Ratusan Sertifikat Tanah di Kawasan Laut Tangerang Dikeluarkan Menteri ATR/BPN 2022 dan 2023, Bukan Era Nusron Wahid
Bentuknya Surat Keputusan yang mendasari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM) itu adalah level menteri
Kemdikdasmen Ganti Istilah Ujian Nasional Jadi Tes Kompetensi Akademik, Biar Siswa Tidak Trauma
Istilah Tes Kompetensi Akademik dinilai terdengar lebih ramah. Tes ini bakal dilaksanakan pada November 2025 untuk siswa SMA sederajat.
Ketua PBNU: Boleh Menyogok, Asal Demi Kebaikan
Menurut Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla, seseorang boleh melakukan tindakan koruptif dengan cara menyogok, asalkan dilakukan demi kebaikan, seperti mendapatkan haknya.
PBNU Mengaku Tidak Pernah Minta Konsesi Tambang ke Pemerintah
Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyatakan pihaknya tidak pernah minta konsesi izin usaha tambang. Kata dia, pemberian itu inisiatif pemerintah.
Menteri ATR/BPN Cabut SHGB Laut Berpagar di Tangerang
Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, area 266 sebagaimana tercantum dalam sertifikat SHGB dan SHM area laut di Tangerang berada di bawah laut dan di luar garis pantai. Area seperti itu tak boleh menjadi privat property.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









