Pemerintah sedang menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengatur hal-hal teknis, mulai dari bentuk, struktur, hingga mekanisme kerja komisi tersebut.
Penulis: Anwar Haris
MK Tolak Uji Materi Syarat Pendidikan Polisi Minimal S1, Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing
Pasal a quo sebenarnya mengatur syarat minimal calon anggota Polri adalah lulusan SMA atau sederajat. Namun, para pemohon menilai standar ini terlalu rendah bagi profesi penegak hukum.
KPK Sebut Khalid Basalamah Bocorkan Materi Penyidikan Kasus Kuota Haji
Menurut KPK, informasi yang diungkap Khalid Basalamah terkait pengembalian uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan seharusnya tidak dipublikasikan.
MK Tolak Seluruh Gugatan Uji Formil UU TNI
Dalam perkara Nomor 81, terdapat dissenting opinion dari empat hakim konstitusi, yakni Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.
Prabowo Resmi Ganti Menpora – Menko Polkam dan Angkat Penasihat Reformasi Polri
Reshuffle ini diinterpretasikan sebagai langkah strategis Prabowo untuk merespons tekanan publik setelah demonstrasi “17+8”, serta memperkuat komposisi kabinet menjelang tahun politik 2029.
Menko PMK Cak Imin Minta Rp200 Triliun Dana Himbara Serius Dikucurkan ke UMKM
Kata dia, sektor UMKM terbukti konsisten dalam mengembalikan pinjaman, sehingga patut diprioritaskan.
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres
Dengan pencabutan aturan tersebut, Afifuddin memastikan KPU akan menyesuaikan kembali tata kelola informasi, termasuk kemungkinan membuka dokumen capres-cawapres kepada publik sesuai ketentuan undang-undang.
KPU Bantah Lindungi Jokowi-Gibran soal Ijazah, Tegaskan Aturan Berlaku Umum
KPU menegaskan, Keputusan KPU 731/2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan berlaku untuk semua kandidat, bukan hanya individu tertentu.
Begini Kata KPK soal Kemungkinan Panggil Ketum PBNU dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga merupakan hasil penyimpangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Gugat Tempo Rp200 Miliar, Sidang Perdana Digelar di PN Jaksel
Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menjelaskan pihaknya bersama Kementerian Pertanian sebelumnya sudah mencoba menyelesaikan perkara ini melalui Dewan Pers.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.