KPK terima hasil audit BPK soal kuota haji 2023–2024 dan mengungkap hasil pengecekan fasilitas di Arab Saudi, yang dinilai tak selaras dengan alasan keselamatan yang dikemukakan eks Menag Yaqut.
Penulis: Anwar Haris
PDIP Larang Kader Terlibat Bisnis Dapur MBG
PDIP menerbitkan surat edaran yang melarang kader terlibat bisnis dapur MBG dan membantah tudingan BGN soal kepemilikan SPPG oleh parpol.
Pemkot Depok Targetkan Olah 1.000 Ton Sampah per Hari Mulai 2027
Wali Kota Depok Supian Suri memastikan pengolahan sampah mandiri 1.000 ton per hari mulai 2027 untuk mengurangi ketergantungan pada TPPA regional.
Hakim Tipikor Hukum Kerry Riza 15 Tahun, Wajib Bayar Rp2,9 Triliun
Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Kerry Adrianto Riza 15 tahun penjara dan mewajibkan pembayaran uang pengganti Rp2,9 triliun dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Riva Siahaan Menangis Jelang Vonis 9 Tahun di Tipikor
Riva Siahaan tampak menangis jelang vonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi minyak mentah di PN Tipikor Jakarta. Majelis menyatakan ia terbukti bersalah, dengan satu hakim menyampaikan dissenting opinion.
Lulusan Cum Laude Gugat Syarat Akreditasi CPNS ke MK
Dua lulusan magister cum laude menggugat syarat akreditasi kampus dalam seleksi CPNS dan studi lanjut ke MK karena dinilai membatasi hak individu.
KPK Kaji Permintaan ICW Awasi 1.179 SPPG Milik Polri
KPK mengkaji permintaan ICW untuk mengawasi 1.179 SPPG milik Polri. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemantauan terbuka sesuai kewenangan lembaga.
Viral MBG TV, Badan Gizi Nasional Klaim Tidak Terlibat
Wakil Kepala BGN menegaskan MBG TV bukan inisiatif BGN. Kanal ini justru diperkenalkan oleh Forum Jupnas Gizi Indonesia untuk menyosialisasikan Program MBG di 13 provinsi.
Korlantas Polri Prediksi 36 Juta Orang Mudik Saat Lebaran 2026
Korlantas Polri memprediksi 36 juta orang mudik saat Lebaran 2026. AKBP Renaldi Oktavian menyebut puncak arus terjadi H-3 dengan skema one way dan contraflow disiapkan.
Polri Peringatkan Nomor Palsu Catut Kadiv Humas
Polri memastikan nomor WhatsApp +628131158837 palsu dan bukan milik Kadiv Humas. Masyarakat diminta waspada dan selalu verifikasi untuk cegah penipuan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.