Mantan Kepala Disdukcapil Kota Surabaya ini, juga memastikan bahwa seluruh infrastruktur pelayanan adminduk sangat fleksibel dan siap melayani dinamika mobilitas warga.
“Disdukcapil siap memproses pembaruan data dan pencetakan KTP elektronik meski warga berpindah kos dalam kurun waktu singkat, misalnya 6 bulan sekali atau bahkan kurang dari itu,” ungkapnya.
Proses pencatatan adminduk di Surabaya juga dipermudah dengan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat langsung memperbarui data alamat secara otomatis.
Menurut Eddy, kebijakan ini menjadi salah satu kunci penyelesaian masalah ketidaksesuaian data kependudukan yang tidak ditemukan. Sebelumnya, dalam pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital sebanyak 218.985 KK di Surabaya tidak diketahui keberadaan pastinya karena tidak melapor saat berpindah domisili.
“Penataan ini memastikan program bantuan sosial, intervensi kemiskinan, serta fasilitas publik Pemkot Surabaya disalurkan secara transparan dan akurat kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Sebagai bentuk transparansi dan edukasi publik, Pemkot Surabaya telah menggelar sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2026, salah satunya di Gedung Siola, serta menginstruksikan jajaran kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT/RW untuk mengedukasi warga.
Saat ini, Pemkot Surabaya sedang merampungkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda tersebut. Aturan teknis ini disusun untuk menjamin kemudahan mekanisme tata cara pindah domisili sehingga tercipta ketertiban administrasi demi kenyamanan dan keamanan seluruh warga Kota Surabaya. ***
