Trump mengklaim pasukan elite AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam operasi rahasia.
Amerika Serikat mengguncang panggung geopolitik global setelah Presiden Donald Trump mengklaim pasukan militernya telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi rahasia, Sabtu, 3 Januari 2026 pagi waktu setempat. Jika klaim tersebut terbukti, peristiwa ini akan menjadi salah satu invasi militer AS di Amerika Latin dalam beberapa dekade terakhir.
Trump menyatakan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh pasukan elite AS dan diterbangkan keluar dari Venezuela. Operasi tersebut, menurut Gedung Putih, melibatkan Delta Force, unit pasukan khusus paling rahasia Angkatan Darat AS. Trump dijadwalkan memberikan penjelasan resmi dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida.
Pernyataan itu langsung menuai kecaman luas. Pemerintah Venezuela menyebut langkah AS sebagai invasi militer dan pelanggaran kedaulatan negara. Sejumlah negara Amerika Latin dan organisasi internasional menyerukan penjelasan transparan serta mendesak agar konflik tidak meluas.
Sejumlah sumber keamanan AS seperti dilansir CBS News menyebut operasi tersebut bukan tindakan spontan. Selama berbulan-bulan terakhir, Washington meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Karibia. Kapal induk USS Gerald R. Ford bersama armada pendukung ditempatkan di perairan strategis dekat Venezuela.
Dalam beberapa pekan menjelang operasi, AS menyita dua kapal tanker minyak Venezuela, menghancurkan lebih dari 30 kapal yang dituduh terlibat penyelundupan narkoba, serta menyerang dermaga yang diklaim menjadi jalur distribusi narkotika internasional. Semua langkah itu disebut sebagai bagian dari strategi menekan jaringan perdagangan narkoba lintas negara.
Laporan The New York Times, menyebut keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada seorang informan CIA di dalam pemerintahan Venezuela. Informan tersebut menjadi bagian dari jaringan intelijen luas yang melibatkan pengintaian udara, intelijen sinyal, dan koordinasi intensif antara CIA dan Departemen Pertahanan AS.
Pemerintah AS sebelumnya menawarkan hadiah hingga US$50 juta bagi pihak yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro. Nilai itu menjadi hadiah terbesar dalam sejarah Program Imbalan Narkotika AS.
Dakwaan Lama yang Diperkuat
Tak lama setelah klaim penangkapan diumumkan, Jaksa Agung AS Pam Bondi mengumumkan dakwaan tambahan terhadap Maduro, anggota keluarganya, serta sejumlah pejabat kabinet Venezuela. Dakwaan tersebut diajukan oleh Jaksa AS New York Jay Clayton.
Maduro dituduh terlibat konspirasi narko-terorisme, impor kokain ke Amerika Serikat, serta kepemilikan senjata mesin dan perangkat perusak. Tuduhan ini memperkuat dakwaan Maret 2020, ketika AS menuding Maduro memimpin Cartel of the Suns, jaringan perdagangan narkoba yang disebut melibatkan elite militer dan politik Venezuela serta bekerja sama dengan kelompok gerilya Kolombia FARC.
Maduro dan pemerintahannya selama ini membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai rekayasa politik Washington.
Nicolas Maduro bukan tokoh elite sejak awal. Ia memulai hidup sebagai sopir bus Caracas Metro. Dari dunia buruh itulah ia mengenal politik dan menjadi aktivis serikat pekerja. Awal 1990-an menjadi titik balik ketika ia bergabung dengan gerakan politik Hugo Chávez.
Kesetiaan kepada Chávez mengantarnya ke jabatan strategis: Presiden Majelis Nasional (2005–2006) dan Menteri Luar Negeri selama tujuh tahun. Pada 2012, Chávez menunjuk Maduro sebagai wakil presiden sekaligus pewaris politik. Setelah Chávez wafat pada Maret 2013, Maduro memenangkan pemilu presiden. Namun, sejak awal kekuasaannya, badai krisis terus membayangi.
Krisis dan Eksodus Massal
Di bawah kepemimpinan Maduro, Venezuela terjerumus ke dalam krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarahnya. Hiperinflasi melambung, kebutuhan pokok menghilang dari pasar, dan tingkat kejahatan meningkat tajam. Lebih dari tujuh juta warga Venezuela meninggalkan negaranya, menciptakan salah satu krisis migrasi terbesar di dunia.
Maduro juga dituding menjalankan pemerintahan otoriter. Mahkamah Agung kerap digunakan untuk melemahkan Majelis Nasional yang dikuasai oposisi. Aksi protes dibatasi, sementara tokoh oposisi dipenjara atau dipaksa ke pengasingan.
Pemilu presiden 2018 dan 2024 menuai kecaman luas karena dianggap tidak bebas dan tidak adil. Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat menolak mengakui hasil pemilu tersebut, memperdalam isolasi politik Caracas.
Di Amerika Serikat, kabar penangkapan Maduro memicu perdebatan soal nasib warga Venezuela di luar negeri. Wali Kota Miami terpilih Eileen Higgins mendesak Presiden Trump memulihkan Temporary Protected Status (TPS) bagi warga Venezuela.
TPS memungkinkan warga Venezuela tinggal dan bekerja secara legal di AS. Status itu dicabut pemerintahan Trump pada 2025. Ribuan migran kini terancam kehilangan izin kerja dan menghadapi deportasi.
“Situasi di Venezuela jelas tidak aman. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi soal martabat manusia,” ujar Higgins.
Amerika Serikat menyebut operasi ini sebagai bagian dari penegakan hukum internasional terhadap kejahatan narkotika lintas negara. Sebaliknya, Venezuela menilainya sebagai agresi militer yang melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Jika klaim penangkapan Nicolás Maduro terbukti, Venezuela berpotensi memasuki babak baru penuh ketidakpastian. Bagi dunia, peristiwa ini menandai titik konflik paling serius antara Washington dan Caracas dalam puluhan tahun terakhir—dengan implikasi geopolitik dan kemanusiaan yang masih sulit diprediksi.***
