Sebelumnya, para pengamat ekonomi memang gencar mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadapkan pada berbagai kasus keracunan, penurunan transfer ke daerah yang dikhawatirkan berdampak pada fiskal daerah, serta kebijakan pertahanan yang dinilai lebih berfokus pada perluasan struktur ketimbang penguatan alutsista.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari Istana mengenai teknis “penertiban” yang dimaksud serta dasar hukum yang akan digunakan.***
