JAKARTA–Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) makin gencar menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahun ini. Alokasi anggaran ‘bom-bom’ program perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun politik 2024 ini berpotensi mencetak rekor baru.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp496,8 triliun pada 2024. Nilai ini meningkat 12,02 persen dibandingkan realisasi program serupa pada 2023, yang besarnya Rp443,5 triliun.
Jokowi juga bakal menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM) yang memerlukan kocek Rp11,25 triliun. Alokasi anggaran itu disiapkan untuk BLT periode Januari, Februari, dan Maret 2024. Sehingga, jika dihitung dengan tambahan dana BLT panga , maka anggaran perlinsos tahun ini kemungkinan akan naik menjadi Rp508,05 triliun.
Beberapa pengamat menilai angka tersebut merupakan ‘rekor baru’ yang tercatat untuk program bansos.
Kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang sangat ‘bansosistik’ ini cenderung unik. Pasalnya, dia dulu terkesan “alergi” dengan program yang digagas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY ini. Jokowi kerap mengkritik program bansos karena, menurut dia, masyarakat bisa mengalami ketergantungan terhadap negara. Namun, lain dulu, lain sekarang. Kini Jokowi malah terkesan jor-joran mengalokasikan anggaran bansos.
Sepanjang masa pemerintahannya, Presiden Jokowi telah meluncurkan berbagai BLT dengan total nilai sekitar Rp190 triliun. Angka tersebut 346 persen lebih besar dibandingkan bansos sepanjang masa pemerintahan Presiden SBY, yang hanya dari Rp40 triliun.
Sekadar mengingatkan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diinisiasi oleh pemerintahan SBY pada 2005 silam. Kebijakan itu ditempuh untuk merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sembako.
Dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2005 disebutkan bahwa ada lima bentuk bansos yang ditetapkan, dengan nilai Rp17,1 triliun—atau 6,4 persen dari belanja pemerintah pusat. BLT merupakan salah satu bentuk bansos itu.
Bansos tahun 2005 diberikan dalam bentuk cadangan anggaran untuk penanggulangan bencana senilai Rp2 triliun, dan bantuan yang diberikan melalui kementerian negara/lembaga sebesar Rp14,5 triliun.
Bansos yang dikucurkan pemerintah SBY terus meningkat tiap tahun. Janji pemerintahan SBY untuk memberikan manfaat bansos selama enam tahun benar-benar terealisasi. Dana bansos yang mulanya dialokasikan senilai Rp17,1 triliun pada tahun 2009–atau di periode kedua pemerintahan SBY—meningkat menjadi Rp63,18 triliun pada 2011.
Selama bansos dikucurkan pada periode tersebut, perkembangan penduduk miskin relatif menyusut. Badan Pusat Statistik (BPS) kala itu mencatat, persentase penduduk miskin pada periode pertama BLT dikucurkan sebesar 15,97 persen. Angka tersebut susut menjadi 12,36 persen selama enam tahun pelaksanaan BLT di 2011.
Bansos inilah yang dulu pernah ‘dicibir’ Jokowi, namun sekarang malah digandrunginya. Bahkan, dia tercatat lebih royal dalam menyebar bantuan langsung dalam bentuk uang tunai untuk masyarakat.
