Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), selama bergulirnya program-program bantuan di era Jokowi, rata-rata penurunan penduduk miskin sejak 2014 sampai dengan 2022 hanya berkisar pada 1 persen. Persentase penduduk miskin pada tahun pertama Presiden Jokowi menjabat mencapai 10,96 persen, sedangkan pada 2022 masih di angka 9,57 persen. Turun tipis sekali.
Sementara itu, tingkat kesenjangan—yang menjadi tujuan utama digulirkannya program bantuan–tidak berubah banyak. Pada 2014, rasio gini nasional tercatat sebesar 0,41, sedangkan data BPS per Maret 2023 menunjukkan rasio gini Indonesia berada pada posisi 0,4.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan bahwa BLT maupun bansos tidak bisa menjadi solusi utama untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Dia menyebut bahwa BLT, bantuan sosial yang biasanya dikirim ke masyarakat dalam bentuk uang tunai, transfer, maupun pembagian sembako, tidak menjadi solusi utama. Namun, dia menjelaskan hal tersebut bisa menjaga daya beli masyarakat sampai saat ini.
“Kalau dari sisi teori maupun realita, itu (bansos) memang dibutuhkan, karena masyarakat membutuhkan support pada minimum konsumsi yang mereka bisa dapatkan. Jadi ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli,” kata dia di sela-sela rapat kerja Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR di Jakarta, dilansir dari bisnis.com, Rabu, 30 Agustus 2023.
Namun, pada kenyataannya, kendati program bansos—yang sempat ‘dibenci’ oleh Jokowi—tidak memberikan dampak signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan di masyarakat, toh, tetap saja terus digerojokkan. Bahkan terkesan jor-joran menjelang digelarnya hajatan demokrasi tahun ini.
Lalu, apa tujuannya?
FOTO: Paket Bansos yang akan dibagikan pemerintah. (Dok. ANTARA FOTO)
