Sebungkus pembalut Rp30.000 memuat PPN sekitar Rp2.973. Gugatannya kini di MK, tetapi hitungan fiskalnya belum dibuka.
Menurut sebuah kajian, sebungkus pembalut Rp30.000 memuat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekitar Rp2.973. Angka kecil itu kini diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan itu diajukan Bernita Matondang, seorang warga. Ia meminta MK memasukkan pembalut ke daftar barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas PPN.
Perkaranya bernomor 406/PUU-XXIV/2026. Yang diuji adalah Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) beserta penjelasannya.
Bernita memiliki waktu sampai Senin, 23 November 2026, pukul 12.00 WIB untuk memperbaiki permohonannya. Artinya, tenggat itu tinggal enam hari lagi.
Dalam permohonannya, ia menulis, “Selama Pemohon terus membutuhkan dan membeli pembalut, beban PPN akan berulang.”
Redaksi mencoba menghitung ulang. Dengan asumsi 12 bungkus per tahun, PPN yang dibayar seorang perempuan mencapai Rp35.676 setahun.
Jika masa menstruasi berlangsung sekitar 40 tahun, totalnya menembus Rp1,43 juta per perempuan. Pungutan itu dibayar tanpa bisa ditunda.
Hakim Mempertanyakan Alamat Gugatan
Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar Selasa, 10 November 2026. Panel hakim menilai kerugian konstitusional pemohon belum diuraikan secara memadai.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur meminta kasus nyata. “Kebutuhan di sini kasus konkret, yang menjadi beban ekonomi karena PPN ini sehingga mengalami kerugian,” ujarnya.
Hakim Enny Nurbaningsih menanyakan bukti pungutan. “Apakah ada bukti-bukti terkait PPN yang dikenakan ketika membeli pembalut?” tanyanya.
Enny juga meminta pemohon menjelaskan letak diskriminasinya. Tanpa uraian itu, petitum justru berisiko diskriminatif bagi pihak yang tidak memakai pembalut.
Hakim Arsul Sani melontarkan catatan yang lebih tajam, menurut laporan beberapa media. Ia menilai masalah bisa bersumber dari aturan pelaksana, bukan dari pasal yang digugat.
“Jangan-jangan yang harus diuji yang ini,” katanya, merujuk pada aturan turunan. Jika benar demikian, jalurnya adalah uji materiil ke Mahkamah Agung.
Arsul juga mengingatkan risiko pemaknaan yang terus melebar. “Bayangkan nanti minta ditambahkan lagi, ditambahkan lagi,” ujarnya.
Meski begitu, gugatan semacam ini bukan tanpa preseden. Pada 2017, MK pernah memperluas pemaknaan barang kebutuhan pokok bebas PPN agar tak dibaca sebagai daftar tertutup.
Angka yang Belum Disebut
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pembalut masih tergolong barang kena pajak dengan beban efektif 11 persen.
Menurut DJP, pungutan itu “bukan merupakan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau atas menstruasi”. DJP menyebutnya bagian dari pajak konsumsi biasa.
DJP juga menyatakan usulan pembebasan membutuhkan kajian komprehensif. Pertimbangannya mencakup dampak bagi masyarakat dan implikasi fiskal.
Namun, berapa besar implikasi fiskal itu? Sampai hari ini, belum ada angka resmi yang dibuka ke publik.
Kepada wartawan, Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawati menyebut potensinya “belum bisa dihitung secara akurat tanpa dukungan kajian dan data yang memadai”.
Data yang dibutuhkan, menurut Inge, meliputi nilai transaksi, volume penjualan, serta cakupan produk yang akan dibebaskan.
Sebagai pembanding, belanja perpajakan untuk PPN dan PPnBM tercatat Rp227,8 triliun pada 2024. Angka fasilitas yang sudah berjalan tersedia, sementara hitungan untuk pembalut belum muncul.
Desakan juga datang dari Senayan. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder,” kata Puan dalam keterangannya.
Sebelumnya, kalangan akademisi dan Komnas Perempuan juga mendorong pembebasan PPN pembalut demi keadilan gender.
Di luar negeri, sejumlah negara sudah bergerak. Jerman memangkas tarif pajak produk menstruasi dari 19 persen menjadi 7 persen pada 2020.
Pakistan menghapus PPN pembalut mulai tahun fiskal 2026/2027. Austria menghapus pajak produk menstruasi pada awal 2026.
Kini bola ada di tangan pemohon. Setelah berkas perbaikan masuk, MK akan menimbang apakah perkara ini layak berlanjut.***





