DPR dan pemerintah menyepakati pembiayaan gaji PPPK daerah oleh pemerintah pusat pada 2027 untuk mengurangi beban anggaran pegawai daerah.
DPR dan pemerintah menyepakati pembiayaan gaji atau honorarium pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat pada 2027. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp23 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyampaikan keputusan itu dalam rapat paripurna pengambilan keputusan RUU APBN 2027 di Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Mengurangi Beban Daerah
Said mengatakan sebagian besar PPPK yang bekerja di pemerintah daerah merupakan tenaga pendidikan dan kesehatan.
Menurut dia, pembiayaan oleh pemerintah pusat akan mengurangi kebutuhan anggaran pegawai yang ditanggung daerah.
“Penganggaran ini akan mengurangi beban kebutuhan anggaran pegawai dari pemerintah daerah,” kata Said.
Ketentuan Belanja Ditunda
DPR dan pemerintah juga menyepakati penundaan kewajiban batas belanja pegawai maksimal 30 persen serta belanja infrastruktur minimal 40 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Said menyatakan penundaan tersebut ditujukan untuk menjaga ruang fiskal daerah.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menyetujui RUU APBN 2027 menjadi undang-undang.***





