Pemerintah menyatakan surat utang penanganan krisis 1997–1998 telah lunas. Pembayaran memakai Rp58 triliun surplus Bank Indonesia.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah telah melunasi kewajiban surat utang yang diterbitkan untuk menangani krisis keuangan 1997–1998.
Pelunasan terakhir dilakukan pada Agustus 2026. Pemerintah menggunakan surplus Bank Indonesia yang disetorkan ke kas pemerintah berdasarkan laporan keuangan bank sentral tahun 2025 yang telah diaudit.
Kementerian Keuangan menerima Rp58 triliun sebagai pendapatan dari kekayaan pemerintah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dana tersebut digunakan untuk membayar kewajiban surat utang pemerintah.
“Surat utang yang diterbitkan untuk menangani krisis telah diselesaikan pada Agustus,” kata Suahasil dalam keterangan yang disampaikan pada Minggu, 20 September 2026.
Sebagian Obligasi Lunas pada 2020
Pemerintah menerbitkan sejumlah jenis surat utang ketika menangani krisis, termasuk untuk menopang perbankan melalui program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.
Menurut Suahasil, sebagian obligasi rekapitalisasi telah dilunasi pada Juli 2020. Kewajiban lainnya baru diselesaikan pada Agustus tahun ini.
Pemerintah belum memerinci seri surat utang yang terakhir dilunasi, nilai pokok tersisa, serta jumlah bunga yang dibayarkan selama masa penerbitan.
Berbeda dari Penagihan Obligor
Pelunasan surat utang pemerintah tidak serta-merta berarti seluruh piutang terhadap obligor dan debitur BLBI telah tertagih. Pernyataan Kementerian Keuangan secara khusus menyangkut kewajiban pemerintah atas surat utang penanganan krisis.
Penagihan aset dan piutang dari penerima BLBI merupakan proses berbeda. Pemerintah masih perlu menjelaskan perkembangan pemulihan dana dari para obligor serta nilai yang belum berhasil dikembalikan.
Suahasil menyebut pelunasan kewajiban surat utang tersebut sebagai salah satu capaian pengelolaan fiskal.
“Ini juga menjadi capaian bagi kita,” ujarnya.***
