Pemerintah ingin menjadikan rekening bank sebagai saluran terpadu bantuan. Namun, tiga menteri memberikan keterangan berbeda mengenai sasaran, bank pelaksana, jadwal, dan anggarannya.
Pemerintah menargetkan pembukaan rekening bank secara massal mulai Oktober 2026. Rekening itu akan diberi saldo awal Rp50 ribu dan digunakan untuk menyalurkan berbagai bantuan pemerintah.
Namun, jumlah penerima, bank pelaksana, jadwal, dan kebutuhan anggarannya belum diputuskan secara seragam.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan seluruh warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI.
“Mulai Oktober seluruh rakyat Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di BRI. Dimodali Rp50 ribu,” kata Zulkifli di Lampung Selatan, Jumat, 11 September 2026.
Menurut dia, rekening tersebut akan menjadi saluran untuk bantuan pendidikan, pangan, uang tunai, hingga Program Keluarga Harapan.
Bantuan berbentuk barang, seperti beras, jagung, dan alat mesin pertanian, akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Kalau barang di Kopdes. Beras, jagung, alsintan, pupuk nanti di koperasi desa. Mudah-mudahan Oktober sudah berjalan,” ujar Zulkifli.
Anggaran Rp11 Triliun Belum Final
Pada hari yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum menghitung jumlah rekening yang perlu dibuka maupun dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menurut Purbaya, warga yang telah memiliki rekening bank kemungkinan tidak perlu memperoleh rekening baru. Pemerintah juga ingin mencegah satu orang memiliki dua rekening untuk program yang sama.
“Belum pasti Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung, yang sudah punya rekening bank mungkin juga enggak dibukain rekening baru,” kata Purbaya di Jakarta.
Ia menyebut rencana awal pemerintah mencakup pembukaan sekitar 200 juta rekening melalui bank-bank milik negara. Namun, angka tersebut masih harus disesuaikan dengan struktur penduduk dan kepemilikan rekening yang telah ada.
“Semuanya masih angka kasar dan baru akan dihitung betul seperti apa,” ujarnya.
Keterangan itu berbeda dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu, 9 September 2026.
Airlangga sebelumnya menyebut pemerintah menyiapkan sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk saldo awal rekening lebih dari 200 juta penduduk. BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI disebut sedang mempersiapkan pelaksanaannya.
“Totalnya kalau 200 juta penduduk berarti kira-kira USD600 juta atau sekitar Rp11 triliun,” kata Airlangga.
Penghitungan sederhana menunjukkan saldo Rp50 ribu untuk 200 juta rekening membutuhkan Rp10 triliun. Anggaran Rp11 triliun setara dengan saldo awal bagi 220 juta rekening apabila seluruh dana digunakan untuk pengisian saldo.
Pemerintah belum mengumumkan jumlah sasaran final maupun apakah estimasi tersebut juga mencakup biaya pembukaan rekening, verifikasi identitas, teknologi, dan distribusi kartu.
Jadwal dan Bank Pelaksana Berbeda
Jadwal pelaksanaan juga belum seragam. Zulkifli menargetkan program mulai berjalan pada Oktober 2026, sedangkan Airlangga mengatakan pembukaan rekening akan dilakukan bertahap sebelum akhir tahun.
Purbaya bahkan belum dapat memastikan kapan program tersebut direalisasikan karena ketentuan teknisnya masih disusun. Pemerintah akan mencocokkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan.
Daftar bank pelaksana pun belum final. Airlangga dan Purbaya menyebut BRI serta BSI, sedangkan Zulkifli hanya menyebut BRI.
Pembukaan rekening juga tidak otomatis membuat seluruh pemiliknya berhak menerima bantuan sosial. Setiap program tetap mempunyai kriteria penerima yang harus dicocokkan dengan data sosial-ekonomi pemerintah.
Pemerintah belum membuka ketentuan mengenai perlakuan terhadap warga yang sudah memiliki rekening, biaya administrasi, rekening tidak aktif, perlindungan data, serta mekanisme koreksi apabila data kependudukan tidak sesuai.
Purbaya mengatakan APBN mempunyai dana cadangan yang dapat digunakan jika program tersebut membutuhkan pembiayaan. Namun, ia memperkirakan kebutuhannya tidak mencapai angka yang sebelumnya disebutkan Airlangga.
“Ada dana cadangan kita yang bisa dipakai, tapi saya yakin enggak akan sampai Rp11 triliun,” kata Purbaya.***
