Gus Kikin resmi memimpin PBNU periode 2026-2031 melalui Muktamar ke-35 di Jombang. Ia memastikan organisasi Islam terbesar ini akan berdampingan dengan pemerintah sesuai pedoman manhaj.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031 terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, memastikan lembaganya berjalan beriringan dengan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan usai Muktamar ke-35 di Jombang, Senin, 31 Agustus 2026.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng ini menyebut dukungan kepada pemerintah merupakan kewajiban bagi umat Islam. “Itu kewajiban. Nah, kita ini umat Islam itu wajib untuk pemerintahan, itu wajib,” kata Gus Kikin di arena muktamar.
Ia membenarkan bahwa ke depan, hubungan antara organisasinya dan pemerintah akan terus terjalin dengan erat. Gus Kikin menegaskan hal tersebut secara singkat dan lugas, “Beriringan betul.”
Menepis Kekhawatiran Tunggangan Politik
Ihwal adanya kekhawatiran organisasi ini dijadikan sebagai alat tunggangan politik, ia menepisnya dengan tegas. Menurutnya, PBNU memiliki arah dan pedoman yang sangat jelas dalam menentukan setiap sikap maupun langkah kelembagaan.
”Ya kita tegaskan bahwa kita itu punya jalur, kita itu punya kompas. Kita itu punya manhaj, jadi manhaj itulah yang harus kita jalankan,” kata Gus Kikin menjelaskan pedoman yang dianut oleh organisasinya.
Terpilih Melalui Mekanisme AHWA
Sebelumnya, Gus Kikin resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Ia meraih 472 suara muktamirin dan mengungguli empat kandidat lainnya dalam Sidang Pleno V di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum.
Rapat AHWA tersebut berlangsung secara tertutup di Ndalem Kasepuhan pada pukul 06.20 hingga 07.00 WIB. Pertemuan ini diawali dengan pembacaan Ummul Quran dan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh KH Anwar Manshur.
Selain itu, berita acara penetapan ketua umum ini telah ditandatangani oleh sembilan kiai anggota AHWA. Mereka antara lain KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, dan Rais Aam terpilih KH Miftakhul Akhyar.
Penandatanganan pengesahan ini juga dilakukan oleh jajaran kiai sepuh lainnya. Di antaranya adalah KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj, serta KH Abun Bunyamin.
Anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, mengumumkan langsung hasil mufakat tersebut di ruang sidang pleno mewakili para kiai majelis.
”Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2026-2031,” kata Kiai Anwar. ***
